SEBUAH rencana untuk rekonstruksi Gaza yang dibuat oleh Mesir sebagai tandingan terhadap ambisi Presiden AS Donald Trump untuk membentuk sebuah negara Timur Tengah akan mengesampingkan Hamas dan menggantinya dengan badan-badan interim yang dikendalikan oleh negara-negara Arab, Muslim dan Barat, demikian menurut sebuah rancangan yang dilihat oleh Reuters.
Proposal Mesir untuk Gaza, yang akan dipresentasikan pada KTT Liga Arab pada Selasa, 4 Maret 2025, tidak menjelaskan apakah proposal tersebut akan dilaksanakan sebelum atau setelah kesepakatan damai permanen untuk mengakhiri perang yang dipicu oleh serangan 7 Oktober 2023.
Apa yang direncanakan Mesir dan Trump untuk Gaza?
Trump: Amerika Serikat "mengambil alih" Gaza dan memimpin rekonstruksi setelah mengusir 2,2 juta warga Palestina yang tinggal di wilayah tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Trump menjelaskan bahwa AS akan meratakan situs dan menyingkirkan bangunan yang hancur. Kemudian ia akan membangun pusat pesisir mewah yang dijuluki "Riviera Timur Tengah" di atas reruntuhannya. Ia juga akan menciptakan pembangunan ekonomi yang akan memasok lapangan kerja dan perumahan dalam jumlah yang tidak terbatas bagi masyarakat di daerah tersebut.
Mesir: Mesir menolak relokasi warga Gaza ke negara-negara tetangganya. Rekonstruksi versi Mesir akan "memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan di tempat lain untuk membantu Gaza pulih secepat mungkin".
Para diplomat dan pejabat keamanan di Mesir mengatakan kepada NPR bahwa negara-negara Liga Arab akan diberikan rencana multi-fase yang terikat waktu dan termasuk membawa ribuan rumah mobil ke Gaza untuk ditinggali oleh warga Palestina selama rekonstruksi jalan, perumahan, dan infrastruktur dasar berlangsung.
Mesir juga memiliki gagasan mengenai jenis perusahaan apa yang akan dilibatkan dalam rekonstruksi, bagaimana memanfaatkan panel surya untuk listrik dan bagaimana memanfaatkan kembali puing-puing dalam jumlah besar setelah dibersihkan dari persenjataan yang tidak meledak dan ribuan mayat yang menurut kementerian kesehatan Gaza terperangkap di bawah reruntuhan.
Siapa yang Membiayai Rekonstruksi?
Trump: AS akan bertanggung jawab atas biaya rekonstruksi. Trump sudah berbicara soal "kepemilikan jangka panjang" atas Gaza. Trump mengatakan mereka akan memilikinya dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom yang belum meledak dan senjata lainnya di lokasi tersebut.
Mesir: Rencana Kairo tidak membahas isu-isu penting seperti siapa yang akan menanggung biaya rekonstruksi Gaza. Mukadimah yang mengurai tujuan draf rencana Mesir menyebutkan tidak akan ada pendanaan internasional yang besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik yang dominan dan bersenjata yang mengendalikan pemerintahan lokal.
Namun, proposal ini membayangkan bahwa negara-negara yang tergabung dalam dewan pengarah dapat membentuk sebuah dana untuk mendukung badan pemerintahan sementara dan mengatur konferensi donor untuk mencari kontribusi bagi rencana rekonstruksi dan pembangunan jangka panjang untuk Gaza.
Siapa yang Akan Memerintah Gaza?
Trump: Presiden AS mengatakan bahwa ia melihat "kepemilikan jangka panjang" atas Gaza, meskipun ia tidak mengungkapkan bagaimana wilayah Palestina yang diduduki itu akan diatur atau bagaimana ia berharap untuk membangun kontrol di lapangan. Namun ia juga mengatakan terbuka untuk mengerahkan militer AS "jika diperlukan".
Mesir: Hamas tidak akan memerintah di Gaza. Posisinya akan digantikan oleh Misi Bantuan untuk periode sementara yang tidak ditentukan. Badan ini akan bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan untuk memulai rekonstruksi daerah kantong tersebut, yang telah hancur akibat perang. Draf Mesir tidak menyebutkan pemilihan umum di masa depan.
Respons dari Negara-negara Arab?
Mesir, Yordania, dan negara-negara Arab Teluk selama hampir satu bulan terakhir ini telah berusaha keras untuk merumuskan serangan diplomatik untuk melawan rencana Trump.
Reuters tidak dapat memastikan apakah para pemimpin Arab akan mendukung rencana yang diajukan oleh Mesir.
Rencana tersebut dengan tegas menolak proposal AS untuk pemindahan massal warga Palestina dari Gaza, yang dianggap oleh negara-negara Arab seperti Mesir dan Yordania sebagai ancaman keamanan.
Tanggapan Hamas terhadap Rencana Mesir?
Pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan kepada Reuters bahwa kelompoknya tidak mengetahui adanya usulan dari Mesir. Ia mengatakan masa depan Gaza harus diputuskan oleh rakyat Palestina. "Hamas menolak setiap upaya untuk memaksakan proyek atau bentuk pemerintahan non-Palestina, atau kehadiran pasukan asing di tanah Jalur Gaza," katanya.
Rancangan Mesir tidak membahas masalah tindakan apa yang dapat diambil jika Hamas menolak untuk melucuti senjata atau menyingkir dari dunia politik.