1 day ago
22
Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki informasi lengkap terkait pihak asing yang membiayai LSM untuk mendiskreditkan pemerintah.
Hasan menjelaskan pernyataan Prabowo dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada awal pekan ini tidak ditujukan kepada seluruh LSM yang ada di Indonesia.
Akan tetapi, ia mengklaim memang ada sejumlah LSM yang secara sengaja menyebarkan isu-isu tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang ditekankan oleh presiden bukan seluruh LSM secara keseluruhan. Tapi kelompok yang selama ini merongrong persatuan, kelompok yang selama ini mendiskreditkan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar," ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (3/6).
Hasan menyebut kelompok LSM seperti itulah yang disebut Prabowo memiliki tujuan untuk memecah belah bangsa dan masyarakat Indonesia.
"Kelompok-kelompok yang mungkin selama ini juga diindikasikan mengadu domba, memecah belah persatuan kita," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan pernyataan yang disampaikan Prabowo itu bukannya tanpa alasan. Dia mengatakan Prabowo memiliki sumber informasi yang lengkap dan terpercaya terkait kekuatan asing yang membiayai LSM tersebut.
"Sebagai presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya. Siapa saja kelompok, baik itu individu, organisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan LSM yang memerankan peran ini," jelasnya.
Sebelumnya dalam pidato Hari Lahir Pancasila, Prabowo mengungkap ada pihak asing yang tidak suka melihat Indonesia bersatu dan membiayai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengadu domba.
Prabowo kemudian mengajak untuk seluruh masyarakat Indonesia bersatu dan tidak lagi saling terpecah belah mengikuti keinginan pihak asing.
"Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokkan. Ini selalu yang diharapkan oleh kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya," ujarnya dalam upacara di Gedung Pancasila, Pejambon, Jakarta, Senin (2/5).
"Ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang, dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita, mereka katanya penegak demokrasi HAM kebebasan pers," imbuhnya.
Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, Prabowo telah beberapa kali melontarkan kritik terhadap LSM, dana asing, dan kekuatan asing terutama dalam konteks upaya 'adu domba' atau memecah belah Indonesia. Hal itu dikatakannya saat berkampanye untuk memenangkan Pilpres maupun ketika telah menjadi Presiden RI.
Beberapa di antaranya adalah saat kampanye Pilpres 2024 dan saat perayaan HUT Gerindra pada 15 Februari 2025 lalu.
Pada HUT Gerindra di bulan kedua tahun ini, di hadapan para kadernya yang memadati SICC di Sentul, Bogor, Prabowo mengatakan, "Nanti terkuak LSM yang dibiayai oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang pemilik sebenarnya adalah orang asing."
"Kalau ada yang dihasut-hasut, atau mau ada yang menghasut, waspada. Ini ulah kekuatan asing yang selalu ingin memecah belah Indonesia," ujar Prabowo kala itu seperti dikutip dari Antara.
Hal hampir senada juga diungkapnya saat meladeni wawancara eksklusif sejumlah pemimpin redaksi media massa arus utama (mainstream) di kediamannya, Hambalang, Bogor, pada April lalu.
"Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada. Apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba. Ini berlaku lazim," ujar Prabowo kala itu di hadapan para jurnalis senior di kediamannya.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyatakan musuh utama bangsa Indonesia bukanlah LSM yang didanai lembaga asing.
Usman mengatakan musuh utama bangsa dan yang melumpuhkan negara adalah elite-elite politik yang terlibat korupsi.
"Mereka korupsi yang bukan sebatas mengambil uang rakyat. Tapi juga korupsi politik yang merusak institusi demokrasi dan hak asasi manusia. Korupsi lingkungan yang mengeruk kekayaan alam. Korupsi hukum yang mengutak-atik hukum demi kepentingan elite dan menjadikan hukum sebagai alat untuk merampok. Bukan untuk keadilan," kata Usman dalam keterangan tertulis, Selasa (3/6).
(tfq/kid)
