23 hours ago
9
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) dan Polri meminta para pelaku usaha kelapa sawit terlibat program swasembada pangan. Melalui peremajaan sawit rakyat (PSR), para pelaku usaha diminta menyediakan lahan setidaknya 6 hektare untuk ditanami padi gogo dan jagung.
Tapi tak semua pelaku usaha memiliki lahan yang cukup luas untuk disisihkan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, para pelaku usaha kelapa sawit yang tak memiliki sisa lahan akhirnya menyewa lahan warga.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Contoh jagung. Misalnya tidak ada lahan di tempat kami, kami langsung kerja sama dengan masyarakat. Kami sewa lahan masyarakat, kami kembangkan jagung,” ujar Eddy kepada Tempo di Jakarta Pusat, Kamis, 6 Maret 2025.
Eddy mengatakan, lahan yang ditanami jagung memang milik masyarakat. Tapi ia menambahkan, hasilnya nanti akan dinikmati masyarakat juga melalui corporate social responsibility (CSR).
Dalam proyek ini, pemerintah menargetkan lahan seluas 1 juta hektare dalam satu tahun. Tapi Gapki, Eddy mengungkap, baru merealisasi lahan seluas sekitar 100 ribu hektare. Lahan itu pun belum panen. Ia memperkirakan, panen akan terjadi pada Mei. “Katanya dari pemerintah, Perum Bulog yang akan menampung,” ujarnya.
Kementan bersama Polri bekerja sama menanam jagung untuk mewujudkan swasembada pangan. Program ini dimulai serentak pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu. Kapolri Listyo Sigit Prabowo kala itu mengklaim telah menanam lebih dari 300 ribu hektare memasuki kuartal pertama. Ia berharap, target satu juta hektare tercapai pada kuartal keempat.
Penanaman jagung ini melibatkan 19 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Kalimantan Barat.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, permintaan pemerintah agar perusahaan sawit menanam jagung tak akan merugikan siapa pun. Sebab, penanaman itu akan menggunakan sistem tumpang sari, yakni penanaman dua atau lebih jenis tanaman di lahan yang sama secara bersamaan.
“Oh iya (perusahaan sawit menyediakan lahan untuk tanam jagung). Kan, toh, tumpang sari kan nggak merugikan apa-apa,” ujar politikus yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) ini kepada Tempo pada Rabu, 22 Januari 2025.
Sudaryono mengatakan, ada banyak perusahaan yang disasar pemerintah agar ikut menyediakan lahan. Menurut dia, permintaan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan itu bagus karena akan menambah pendapatan mereka.
“Nungguin sawitnya 5 tahun tumbuh dan berbuah kan lama. Ini tumpang sariin aja, padi gogo atau jagung,” ujar Direktur Eksekutif Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) Coop ini.
Sudaryono tak mengungkapkan berapa hektare lahan yang telah tersedia untuk ditanami jagung. Ia berujar, program ini baru berjalan satu bulan, sedangkan targetnya banyak.
“Makanya kami pusing. Tapi kami tetap optimis. Orang bilang kan gini, jangan pesimis, ya, apalagi optimis,” tutur Ketua Dewan Pembina Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera), organisasi sayap Partai Gerindra ini.
Selain perusahaan sawit, pemerintah juga meminta penanaman padi gogo dan jagung ini dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN dan Perum Perhutani.
