Polisi Pukul Mundur Massa Tolak UU TNI di Surabaya, Puluhan Ditangkap

Surabaya, CNN Indonesia --

Aksi tolak UU TNI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur berjalan ricuh pada Senin (24/3) sore.

Ratusan aparat kepolisian memukul mundur kelompok massa hingga di ke simpang empat Balai Pemuda atau Alun-alun Surabaya.

Pantauan CNNIndonesia.com, hingga Senin (24/3) pukul 18.30 WIB, ratusan pasukan Brimob dan Dalmas terus mendorong mundur massa. Mereka dilengkapi dengan seragam, helm, tameng dan tongkat pentungan.

Sementara kelompok massa terus melakukan lemparan botol hingga batu ke arah aparat. CNNIndonesia.com belum dapat mengonfirmasi, apakah mereka bagian dari massa aksi atau bukan.

Selain ratusan Brimob dan Dalmas, polisi juga mengerahkan dua unit mobil water cannon. Massa kemudian terpecah mundur ke Jalan Yos Sudarso dan Jalan Pemuda.

Pantauan di Bundaran Air Mancur Pemuda, polisi lalu lalang menangkap puluhan massa aksi. Mereka digiring menuju Gedung Grahadi.

Sebelumnya Sekitar 1.000 massa gabungan masyarakat sipil memadati kawasan depan Gedung Negara Grahadi, sejak Senin siang.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, massa aksi yang menamakan diri Front Anti Militerisme menutup Jalan Gubernur Suryo yang berada di depan rumah dinas Gubernur Jatim. Dalam aksi itu, massa menyanyikan lagu 'Bayar Bayar Bayar' milik band Sukatani. Lagu itu bercerita tentang rakyat yang harus bayar polisi untuk mengurus segala sesuatu.

"Tolak dwifungsi dan tolak revisi UU TNI," tulis salah satu spanduk yang dibawa massa aksi.

Berikut 8 poin tuntutan aksi masyarakat sipil di Surabaya dalam aksi 'Tolak UU TNI':

1. Tolak Revisi UU TNI
2. ⁠Tolak perluasan TNI di ranah sipil
3. ⁠Tolak penambahan kewenangan TNI dalam ranah operasi militer selain perang, terutama di ranah siber
4. ⁠Bubarkan komando teritorial
5. ⁠Tarik seluruh militer dari tanah Papua
6. ⁠Kembalikan TNI ke barak
7. ⁠Revisi UU Peradilan Militer untuk menghapus impunitas di tubuh TNI
8. ⁠Copot TNI aktif dari jabatan sipil

Aksi tolak UU TNI terjadi di sejumlah kota di Indonesia dari wilayah barat hingga timur. Aksi itu dipicu langkah pemerintah dan DPR yang mengebut perubahan UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) jadi undang-undang dalam rapat paripurna di gedung wakil rakyat Indonesia, Jakarta, Kamis (20/3) lalu.

Pengesahan itu diwarnai demonstrasi di depan gedung DPR dan sejumlah kota di Indonesia sejak sehari sebelumnya.

Demonstrasi terjadi karena massa aksi menolak kebangkitan dwifungsi militer lewat RUU TNI itu. Salah satu tudingan atas wacana laten kebangkitan dwifungsi militer itu terletak pada pasal-pasal yang memperbolehkan prajurit berdinas di luar institusi pertahanan tersebut.

Selain di Surabaya, aksi tolak UU TNI pada hari ini juga di antaranya terjadi di Kupang (Nusa Tenggara Timur), Palangkaraya (Kalimantan Tengah), dan Tanjungpinang (Kepulauan Riau).

(kid/frd/kid)