3 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada 2025. Target tersebut tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Melalui Inpres yang diteken di Jakarta pada Rabu, 22 Januari 2025 itu, Presiden memerintahkan para menteri di Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, dan bupati/wali kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kemudian mengeluarkan Surat Menkeu Nomor S-37/MK.02/2025. Lantas, apa tujuan Prabowo menginstruksikan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) serta transfer ke daerah?
1. Diarahkan ke Makan Bergizi Gratis
Sri Mulyani mengungkap alasan Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran pada 2025. Dia menjelaskan, keputusan tersebut berawal dari kunjungan Presiden ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada akhir 2024 untuk mengawasi pelaksanaan tutup buku APBN.
“Makanya, disebutkan beliau melihat (APBN) secara detail. Dan selama ini, Presiden juga menyampaikan indikasi bahwa APBN dalam pelaksanaannya perlu dilihat dari sisi efisiensi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Triwulan I Tahun 2025 di Jakarta, Jumat, 24 Januari 2024, seperti dipantau dari akun YouTube Bank Indonesia (BI) Channel.
Sri Mulyani mengatakan, Presiden Prabowo memberi arahan agar pemanfaatan dana APBN sesuai dengan prinsip ketepatan sasaran. Selain itu, lanjut dia, Presiden juga meminta untuk mengurangi berbagai belanja yang dianggap tidak terlalu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan dan penguatan perekonomian.
“Oleh karena itu, Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien. Dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, energi, dan perbaikan di sektor kesehatan,” ucap Sri Mulyani.
2. Mengurangi Pos-Pos Anggaran Kegiatan Seremonial
Demi melakukan efisiensi, Sri Mulyani menuturkan, Presiden Prabowo melalui Inpres meminta untuk mengalihkan pos-pos anggaran dalam APBN yang dinilai tidak dapat secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat. Misalnya, kegiatan seremonial, halalbihalal, analisis, kajian, seminar, rapat, dan diklat.
“Termasuk belanja-belanja yang selama ini digunakan kementerian untuk maintenance, perawatan, dan pemeliharaan, perjalanan dinas, ini yang sudah berkali-kali disampaikan. Itulah area-area yang kita akan minta kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi yang cukup dalam, cukup tajam,” ujar Sri Mulyani.
3. Dialokasikan untuk Hilirisasi
Kemudian, setelah nantinya dilakukan efisiensi anggaran, Bendahara Negara menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan untuk melakukan realokasi pada belanja-belanja yang lebih produktif. Menurut dia, Prabowo menginginkan belanja yang fokus pada menciptakan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, peluang kerja, dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Seperti Bapak Presiden sampaikan, penciptaan kesempatan kerja, menciptakan produktivitas, menghasilkan devisa, atau menghemat devisa, termasuk mendorong industrialisasi untuk hilirisasi. Ini semuanya akan kita koordinasikan dan kita laksanakan dalam sebulan ke depan,” kata Sri Mulyani.
