11 hours ago
6
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan program pembangunan rumah pedesaan bakal mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Adapun dari 3 juta rumah per tahun yang diprogramkan Presiden Prabowo Subianto, wilayah pedesaan mendapat jatah dua juta unit, sedangkan satu juta lainnya difokuskan di perkotaan.
Menurut Fahri, program pembangunan rumah di pedesaan bakal sulit tanpa mengandalkan APBN. “Agak sulit kalau pakai model bisnis. Mayoritas (masyarakat) di desa sebenarnya sudah punya rumah, hanya tidak layak,” kata dia, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa, 14 Januari 2025.
Sebaliknya, kata dia, pembangunan perumahan dengan pola investasi cocok diterapkan di perkotaan. Sebab, kebutuhan hunian di perkotaan besar tetapi lahannya sempit. “Begitu kami menyebut angka 3 juta, rupanya ada banyak minat investor,” tutur dia.
Salah satu investor yang sudah meneken komitmen investasi dalam program 3 juta rumah adalah Qatar. Bahkan, Politikus Partai Gelora itu mengklaim ada penambahan komitmen. “Qatar kemarin sudah tanda tangan satu juta unit. Hari berikutnya, saya bertemu pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit,” ujar dia.
Menanti Peta Jalan Program
Program 3 juta rumah per tahun merupakan program yang dijanjikan Prabowo sejak masa kampanye. Karena itu, ia membentuk Kementerian PKP dan menunjuk Maruarar Sirait alias Ara sebagai pimpinan dan Fahri Hamzah sebagai wakilnya. Pada tahun 2025, Kementerian PKP hanya mendapat anggaran Rp5,27 triliun sehingga Ara mengatakan program 3 juta rumah mesti dikerjakan secara gotong royong—termasuk dengan melibatkan swasta.
Namun, meski sudah mulai mendapat komitmen investasi, Kementerian PKP belum merilis peta jalan maupun blueprint program 3 juta rumah. Sebelumnya, Komisi V DPR RI menagih dokumen ini kepada Ara dalam rapat kerja di Gedung Parlemen pada 3 Desember 2024.
Menurut dia, dokumen blueprint akan disampaikan saat rapat bersama Komisi V. Adapun saat ini, DPR sedang dalam masa reses sehingga ia masih menunggu undangan rapat tersebut.
“Kami sedang menyiapkan (dokumen blueprint) karena DPR yang minta. Nanti kami paparkan di DPR,” kata Fahri saat ditemui usai rapat koordinasi di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Rabu, 8 Januari 2025. “Nanti tergantung undangan DPR. Kami tunggu.”
Sementara blueprint belum dirilis, Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda meminta Kementerian PKP memberi kejelasan program 3 juta rumah kepada masyarakat. Sebab, menurut dia, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang bingung dan berharap. “Ada publik yang berpersepsi bahwa program 3 juta rumah adalah program yang memberikan rumah gratis kepada masyarakat," kata Syaiful melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo pada Kamis, 9 Januari 2025.
Sebelumnya, saat rapat kerja bersama pemerintah di Komisi V pada 3 Desember 2024, Syaiful juga mengaku mendapat keluhan dari asosiasi pengembang perumahan ihwal pembatalan pemesanaan rumah. Bahkan, Politikus PKP itu mengatakan ada masyarakat yang membatalkan pembayaran uang muka atau DP karena berharap menjadi penerima program 3 juta rumah.
Terkait dengan dokumen blueprint, Syaiful merekomendasikan agar Kementerian PKP memprioritaskan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), rumah susun, dan rumah khusus. Selain itu, memastikan status hukum kepemilikan lahan sebelum pembangunan rumah dilaksanakan, melakukan penyederhanaan prosedur administratif bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh kemudahan bantuan pembiayaan perumahan; serta meningkatkan penyediaan data yang akurat dan faktual dalam program perumahan swadaya.
“Kemudian, memprioritaskan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada material produk yang digunakan dalam pembangunan perumahan,” kata Syaiful kepada Tempo pada Kamis, 9 Januari 2025.
Pilihan Editor: Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo, OJK Longgarkan Kebijakan Pembiayaan Sektor Perumahan
