Puan Apresiasi Respons Cepat Presiden Prabowo Tuntaskan Konflik 4 Pulau Aceh dan Kasus Tambang Raja Ampat

Ketua DPRD Puan Maharani duduk berdampingan dengan Prabowo Subianto dalam sebuah acara | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat Presiden Prabowo Subianto dalam menangani dua isu besar yang sempat menyita perhatian publik: polemik kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, serta persoalan pertambangan nikel di Raja Ampat.

Dalam pidato pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (24/6/2025), Puan menilai kehadiran negara melalui kebijakan yang cepat dan tegas menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.

“Pemerintah menunjukkan respons cepat dan akuntabel. Ini penting untuk mencegah konflik berkepanjangan dan memastikan pelayanan negara terasa hingga ke pelosok,” ujar Puan dalam rapat paripurna yang juga dihadiri seluruh pimpinan DPR.

Salah satu keputusan strategis yang menuai sorotan adalah penetapan empat pulau yang selama ini diperebutkan dua provinsi — Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek — sebagai bagian dari wilayah Aceh. Keputusan ini diambil Presiden Prabowo melalui rapat terbatas yang digelar secara daring saat dirinya dalam perjalanan menuju St. Petersburg, Rusia.

Penetapan tersebut didasarkan pada dokumen administratif tahun 1992 yang ditemukan Kementerian Dalam Negeri di Gedung Arsip, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dokumen itu menunjukkan adanya kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara saat itu, yang menetapkan keempat pulau sebagai bagian dari Aceh.

“Setelah kami bongkar beberapa ruangan arsip, akhirnya ditemukan dokumen otentik yang menjadi dasar kuat keputusan Presiden,” jelas Mendagri Tito Karnavian dalam keterangan pers.

Keputusan ini disambut positif oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Ia menyebutnya sebagai momen bersejarah dan berharap tidak ada lagi perselisihan terkait batas wilayah di masa depan.

Tak hanya soal batas wilayah, Puan juga menyoroti langkah tegas pemerintah dalam menertibkan tambang bermasalah di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan yang terbukti melanggar aturan lingkungan dan tata kelola.

Empat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Sementara PT GAG Nikel, yang sempat disorot publik, tetap beroperasi karena dinilai memenuhi standar lingkungan berdasarkan evaluasi.

Menurut Puan, keputusan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ekosistem serta menjamin hak masyarakat lokal. “Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur fisik, tapi juga bagaimana negara melindungi sumber daya dan lingkungan untuk generasi mendatang,” tegasnya.

Di penghujung pidato, Puan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada rakyat. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi kinerja DPR selama masa sidang yang akan berlangsung hingga 24 Juli 2025.

“Keberhasilan pembangunan nasional harus diukur dari seberapa besar dampaknya bisa dirasakan oleh rakyat. Mari kita kawal bersama,” tandasnya. [*]

Berbagai sumber