2 hours ago
7
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan mengganti atau reshuffle jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah jika mereka tidak bekerja dengan benar. “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo setelah acara peringatan Hari Lahir Ke-102 Nahdlatul Ulama (Harlah NU) di Istora Gelora Bung karno, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2025.
Prabowo menegaskan rakyat menuntut pemerintah berjalan dengan bersih. Pemerintah juga harus bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat. “Kami ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain," tuturnya.
Pernyataan Prabowo soal reshuffle kabinet tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad: Saya Dengar Keluhan Masih Ada yang Kurang Seirama
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar ada menteri Prabowo yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya. Namun dia menyatakan belum mengetahui secara persis sosok menteri yang dimaksud.
Dia pun mengatakan Prabowo ingin berbuat kebaikan untuk kesejahteraan rakyat dengan menunaikan janji kampanyenya dan visi Asta Cita. “Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Politikus Partai Gerindra itu menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja para menteri Kabinet Merah Putih. Apalagi, kata dia, Presiden sudah merasakan kinerja para menterinya dalam 100 hari kerja.
“Menteri atau wamen (wakil menteri) sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas. Di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi,” kata Dasco.
Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid: Presiden Bisa Mengganti Menterinya Kapan Saja
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Jazilul Fawaid meyakini Presiden Prabowo sudah mengantongi nama menteri yang akan dirombak.
Namun dia belum mengetahui kapan perombakan kabinet akan berlangsung. “Saya kok melihat pasti sudah ada di kantongnya beliau. Tinggal kapan, momennya mungkin akan ada reshuffle,” ujar Jazilul ketika ditemui setelah acara diskusi publik ‘Industri Mobil Listrik dan Baterai EV Nasional’ di Jakarta, Kamis.
Apabila Prabowo sudah mengatakan ada menteri yang dablek, kata Jazilul, sudah ada sosok yang dimaksud. “Kalau Presiden sudah mengatakan ada yang dablek, saya yakin ada itu,” kata dia.
Jazilul menuturkan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Karena itu, dia menghormati apa pun keputusan Prabowo. “Itu kewenangan Pak Prabowo sebagai presiden. Itu hak prerogatifnya, bisa mengganti para menterinya kapan saja,” ucapnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra Budisatrio Djiwandono: Itu Hak Prerogatif Presiden
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih. Budi mempertanyakan asal desas-desus perombakan kabinet itu.
Namun dia mengatakan reshuffle adalah hak prerogatif presiden. “Saya rasa teman-teman bisa mengikuti dan Pak Pranowo yakin dengan timnya. Apa pun nanti itu adalah kebijakan hak prerogatif presiden,” kata dia saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis.
Meski begitu, Budi enggan berbicara lebih jauh soal kemungkinan perombakan kabinet.
Mensesneg Prasetyo Hadi: Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet Prabowo
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan belum ada rencana perombakan Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. “Hah reshuffle apa? Nggak ada reshuffle, belum,” kata Prasetyo saat ditanya mengenai isu reshuffle kabinet di kompleks parlemen, Kamis.
Prasetyo mengunjungi parlemen dalam rangka HUT Partai Gerindra yang digelar di gedung wakil rakyat tersebut. Ketika ditanya lebih lanjut, Prasetyo pun membantah hal itu dan mengatakan pemerintah sedang fokus bekerja. “Belum, lagi kerja, lagi kerja," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad: Semua Orang Mengetahui Maksud dari Pesan Prabowo
Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad menilai ketegasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengganti menteri berkinerja kurang baik dengan melakukan perombakan kabinet menunjukkan orientasi kepemimpinannya demi kepentingan rakyat. “Orientasi kerja Pak Prabowo itu sangat jelas, yaitu bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat,” kata Gus Ali, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Politikus PKB itu mengatakan Prabowo yang memperingatkan para menteri tidak bekerja baik demi kepentingan rakyat akan disingkirkan dalam kabinet sudah sangat gamblang dan tidak memerlukan penafsiran. “Semua orang mengetahui maksud dari pesan Prabowo,” ucapnya.
Ali mengatakan rakyat menginginkan pemerintah bekerja dengan baik serta bersih dan bebas dari korupsi maupun penyelewengan kekuasaan. Dia menilai Prabowo berupaya keras memenuhi keinginan rakyat Indonesia dan tidak ingin mengecewakan rakyat yang telah memberikan mandat sebagai presiden. “Presiden Prabowo bekerja ikhlas untuk rakyat dan tidak ingin mengecewakan rakyat. Seperti kata Gus Dur bahwa Pak Prabowo itu orangnya ikhlas,” ujarnya.
Karena itu, dia meminta para menteri bekerja dengan baik demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, serta mendukung Prabowo menjalankan program-program kerjanya.
“Tentu Presiden Prabowo mempunyai catatan siapa saja menteri yang tidak kerja, menteri yang kerjanya sedang, dan menteri yang bekerja dengan baik. Dalam waktu 100 hari kerja, kinerja para menteri sudah bisa dilihat dan diukur,” tuturnya.
Meski demikian, dia menggarisbawahi kewenangan perombakan kabinet menjadi hak prerogatif presiden untuk mengevaluasi para pembantunya yang dinilai berkinerja tidak baik. “Soal reshuffle, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Tentu para menteri harus berupaya meningkatkan kinerjanya,” kata dia.
Hendrik Yaputra, Eka Yudha Saputra, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Alasan Pakar Politik UGM Nilai Ambang Batas Parlemen Sebaiknya Dipertahankan
