1 day ago
13
TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini, ajakan untuk mencairkan simpanan tabungan di bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ramai diperbincangkan di media sosial. Seruan tersebut berawal dari pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai superholding BUMN.
“Kalau tidak percaya Danantara, mari tarik uang dari bank BUMN. Simpan uangmu entah di mana saja, asal jangan di bank BUMN,” tulis akun X (Twitter) @Pemulung****, Selasa, 18 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tak hanya tahun ini, kasus terkait penarikan uang besar-besaran juga pernah beberapa kali terjadi Indonesia. Apa saja?
1. Krisis Moneter 1997-1998
Mengacu pada Laporan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2015, menurunnya kepercayaan masyarakat Indonesia kepada dunia perbankan pernah berada di titik nadir ketika krisis keuangan 1997-1998. Krisis tersebut ditandai antara lain dengan penutupan 16 lembaga bank.
Kala itu, ketiadaan lembaga atau program penjaminan menyebabkan masyarakat merasa panik dan menarik dananya secara massal (money rush). Akibatnya, pemerintah harus mengeluarkan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan nasabah (blanket guarantee) untuk meredakan kewajiban yang terjadi.
2. Imbas Muhammadiyah Tarik Uang di BSI
Tahun lalu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengumumkan keputusan untuk menarik seluruh dana unit bisnis dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Ketetapan tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Agung Danarto pada Kamis, 30 Mei 2024, yang kemudian bocor ke publik pada Rabu, 5 Juni 2024.
Dalam surat itu, PP Muhammadiyah berencana mengalihkan dana ke Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, dan bank-bank syariah daerah. Tak hanya itu, mereka juga akan memindahkan dana ke bank-bank lain yang menjalin kerja sama dengan Muhammadiyah.
Keputusan itu pun membuat geger, karena beredar kabar bahwa simpanan Muhammadiyah di BSI mencapai Rp 13-15 triliun. Jika angka itu benar, maka BSI bakal kehilangan dana pihak ketiga (DPK) sekitar 5 persen dalam sekejap.
Imbas pemindahan dana Muhammadiyah itu membuat warganet merasa cemas. Beberapa di antaranya bahkan menimbang-nimbang dan mengajak nasabah lain untuk menarik dana yang tersimpan di BSI.
“Yang bikin ngeri ini, bukan cuma masalah Muhammadiyah yang narik uang dari BSI, tapi masyarakat juga pada ikut ke-trigger (terpancing) buat mindahin. Jadi kayak bank rush ini,” cuit akun X @ridwa***, Jumat, 7 Juni 2024.
3. Pascademo Tuntut Adili Ahok
Seruan untuk menarik uang tunai dari bank secara besar-besaran juga sempat terjadi setelah demo besar pada 4 November 2016, yang menuntut aparat penegak hukum untuk mengadili Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas dugaan penistaan agama. Isu tersebut sengaja disebar oknum pada 25 November 2016 dengan tajuk #RushMoney2511.
“Niatkan saja pindah rekeningmu ke bank syariah, bukan karena kasus penistaan, tapi diniatkan untuk hijrah ke perbankan syariah #RushMoney2511,” cuit akun X @syahriq********, Jumat, 25 November 2016.
Menanggapi hal itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meminta masyarakat tidak terpengaruh. Dia mengatakan bahwa sistem keuangan dan perbankan Indonesia kala itu dalam keadaan sehat.
“Sistem keuangan, sistem perbankan sehat, jadi tidak ada dasar untuk ada kegiatan yang disebut (money) rush,” kata Agus usai peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 18 November 2016, seperti dikutip dari Antara.
Rizki Dewi Ayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
