4 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat suara terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta atau APBN KiTa periode Februari 2025 yang dihapus. Pada Rabu pagi, 12 Maret 2025, laporan sempat muncul di situs resmi Kemenkeu, tetapi menjelang siang sudah tidak bisa diakses.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan alasan dokumen APBN KiTa ditarik ulang dari web, karena konferensi pers dipercepat. “Kami takedown dulu karena kebetulan konferensi pers APBN KiTa dimajukan besok, sehingga agar besok sekalian dijelaskan secara lebih komprehensif,” kata Deni kepada Tempo, Rabu, 12 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lantas, apa saja poin-poin APBN KiTa Edisi Februari 2025 yang dihapus dan belum diunggah kembali di situs resmi Kemenkeu hingga Kamis sore, 13 Maret 2025? Berikut penjelasannya.
1. Penerimaan Negara Anjlok
Mengutip dokumen APBN KiTa Edisi Februari 2025 yang sempat diunduh dan dilihat Tempo, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 157,32 triliun per 31 Januari 2025. Angka itu sekitar 5,24 persen dari target pemerintah sebesar Rp 3.005,13 triliun.
Realisasi pendapatan negara itu turun hingga 28,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024. Kala itu, pendapatan negara per 31 Januari 2024 mencapai Rp 219,3 triliun.
Di dalam postur penerimaan negara per 31 Januari 2025, penerimaan perpajakan berada di angka Rp 115,18 triliun atau 4,62 persen dari target. Nominal itu turun dari periode yang sama pada tahun lalu, yaitu sebesar Rp 175,8 triliun.
Penerimaan perpajakan per 31 Januari 2025 itu mencakup pajak sebesar Rp 88,89 triliun (4,06 persen dari target) serta bea dan cukai sebesar Rp 26,29 triliun (8,72 persen). Sementara itu, pada periode yang sama pada 2024, penerimaan pajak tembus Rp 152,89 triliun serta dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp 22,91 triliun.
Kemudian, pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per 31 Januari 2025 sebesar Rp 42,13 triliun atau 8,2 persen dari target. Sedangkan pada periode yang sama di tahun lalu, PNBP berhasil menyumbang pendapatan negara sebesar Rp 43,45 triliun.
2. Belanja Negara Turun
Untuk belanja negara, APBN KiTa Edisi Februari 2025 menyebutkan bahwa realisasi hingga 31 Januari 2025 sebesar Rp 180,77 triliun atau 4,99 persen dari target pemerintah. Sementara pada 2024, belanja negara berada di posisi Rp 184,19 triliun, sehingga realisasi belanja negara turun 1,84 persen.
Belanja negara pada 31 Januari 2025 didominasi oleh transfer ke daerah sebesar Rp 94,73 triliun (10,3 persen dari target). Sementara belanja pemerintah pusat sejumlah Rp 86,04 triliun (3,19 persen), yang terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 24,38 triliun (2,1 persen dari target) serta belanja non-K/L Rp 61,66 triliun (4 persen dari target).
3. Defisit APBN 2025
Dari realisasi pendapatan dan belanja negara itu, APBN hingga 31 Januari 2025 tercatat defisit Rp 23,45 triliun atau 0,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit terjadi ketika belanja negara lebih tinggi daripada pendapatan.
Berbanding terbalik pada periode yang sama di tahun 2024, realisasi pendapatan dan belanja negara justru surplus Rp 35,12 triliun atau 0,16 persen terhadap PDB.
Adapun realisasi APBN hingga Februari 2025 akhirnya diumumkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Penyampaian dilakukan dalam jumpa pers realisasi APBN KiTa periode Januari dan Februari 2025 di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis pagi, 13 Maret 2025 pukul 10.00 WIB.
Ervana Trikarinaputri dan Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
