Serba-serbi Kisruh Elpiji 3 Kg: Jatuh Korban Jiwa, Bahlil Dilabrak Warga, hingga Prabowo Turun Tangan

Sebelumnya, kebijakan Kementerian ESDM yang melarang penjualan elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer dan hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina mulai 1 Februari 2025 menyebabkan antrean dan kelangkaan elpiji 3 kg di tengah masyarakat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho mengungkapkan adanya kelangkaan di beberapa wilayah akibat pengurangan kuota elpiji bersubsidi pada 2025.

Diketahui, kuota elpiji subsidi untuk Jakarta tahun ini sebesar 407.555 metrik ton (MT), lebih kecil dari realisasi penyaluran pada 2024 yang mencapai 414.134 MT. Faktor lain seperti libur nasional juga mempengaruhi distribusi elpiji, karena alokasi stok harus disesuaikan dengan jadwal distribusi yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan harga di masyarakat dan memastikan elpiji 3 kg tidak dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). 

“Karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kami bisa tahu siapa pemainnya,” kata dia dalam konferensi pers bertajuk “Capaian Sektor ESDM Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025” di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025 seperti dilansir dari Antara. 

Menurut Bahlil, lahirnya regulasi tersebut bermula dari laporan yang diterima oleh Kementerian ESDM terkait penyaluran elpiji 3 kg yang tidak tepat sasaran, mengingat gas melon tersebut merupakan subsidi dari pemerintah.

Berikut serba-serbi kelangkaan elpiji 3 kg imbas kebijakan Kementerian ESDM larang pedagang eceran jual gas melon. 

Korban jiwa

Seorang warga RT/RW 001/007, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), bernama Yonih (62) dilaporkan meninggal dunia diduga karena kelelahan setelah mengikuti antrean pengambilan tabung gas elpiji 3 kg subsidi di wilayah itu pada Senin, 3 Februari 2025.

Informasi duka ini disampaikan Ketua Rukun Tetangga (RT) 001, Pamulang Barat, Saeful, bahwa Yonih diduga mengalami kelelahan yang menjadi faktor utamanya kematiannya. Ia menuturkan saat itu almarhumah ikut antrean di pangkalan tabung gas elpiji yang letaknya sekitar 300 meter dari rumah duka. Dia berangkat dari rumah sekitar pukul 10.00 WIB.

Usai mendapatkan gas, katanya, almarhum kemudian pulang dan di tengah jalan sempat istirahat. Ia juga mengungkapkan setelah mengetahui kondisi almarhumah membutuhkan penanganan medis, keluarga korban membawa Yonih ke rumah sakit terdekat. Namun, diketahui Yonih menghembuskan napas terakhir sebelum dibawa ke RS.

Merespons kejadian tersebut, Bahlil meminta maaf karena antrean pembelian elpiji 3 kg di wilayah Tangerang Selatan, Banten, menyebabkan korban jiwa. “Kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi, karena ini semata-mata kami lakukan untuk penataan,” ujar Bahlil setelah melakukan sidak salah satu pangkalan elpiji 3 kg di wilayah Palmerah Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.

Bukan kebijakan Prabowo

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kebijakan larangan pengecer untuk menjual elpiji 3 kg bukan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto. "Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang itu. Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjualan kembali," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 4 Februari 2025.

Ketua Harian DPP Gerindra ini mengatakan kebijakan itu bermula dari keinginan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menertibkan harga elpiji 3 kg di kalangan pengecer.

Saran Jusuf Kalla

Presiden Prabowo bertemu dengan wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Muhammad Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025 pukul 12.53 WIB, didampingi sejumlah menteri, yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman termasuk Bahlil.

Menurut Bahlil, dalam pertemuan tersebut, Kalla menyarankan dilakukan penataan, yaitu dengan  mengubah pengecer menjadi sub-pangkalan. Dengan cara ini, pengecer akan mendapatkan fasilitas yang sama dengan pangkalan. "Supaya harganya bisa kami kontrol pakai IT. Itu maksudnya," kata Bahlil.

Perintah Prabowo

Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM Bahlil agar elpiji 3 kg tetap bisa dijual oleh pengecer. Informasi tersebut disampaikan melalui Wakil Ketua DPR RI itu."Presiden telah menginstruksikan kepada Kementerian ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 4 Februari 2025.

Menurut Dasco, nantinya para pengecer elpiji 3 kg harus mendaftar menjadi sub-pangkalan agar bisa menjual gas bertabung hijau tersebut. Namun, Prabowo ingin agar pengecer tetap bisa menjual gas elpiji 3 kg selama proses pendaftaran menjadi agen sub-pangkalan secara parsial.

Selain itu, Dasco menuturkan Prabowo juga meminta Kementerian ESDM untuk menjaga harga gas elpiji 3 kg tetap stabil. "Kemudian memproses administrasi dan lain-lain, agar pengecer sebagai agen sub-pangkalan, harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal," kata dia.

Tanggung jawab Kementerian ESDM

Merespons atas ucapan Dasco yang menyebut kebijakan pengecer dilarang menjual elpiji 3 kg bukan kebijakan dari Presiden Prabowo. Bahlil mengatakan Kementerian ESDM memiliki tanggung jawab atas masalah ini. Dia meminta kesalahan tidak dilempar ke pihak lain. "Sudah. Kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab," kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Selasa, 4 Februari 2025.

Menurut Bahlil, kebijakan ini sudah dikaji secara mendalam pada 2023. Pertimbangan kebijakan ini berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan bahwa ada penyalahgunaan subdisi elpiji 3 kg. Penyalahgunaan itu berasal dari pengecer. Ketika timbul masalah, Kementerian ESDM adalah pihak yang memilih tanggung jawab untuk melakukan perbaikan. 

370 ribu pengecer jadi sub-pangkalan

Saat ini, sebanyak 370 ribu pengecer sudah terdata sebagai sub-pangkalan dari elpiji 3 kg. Teruntuk para pengecer yang belum terdaftar sebagai sub-pangkalan, Bahlil menyampaikan Kementerian ESDM akan secara aktif bersama Pertamina membekali mereka dengan sistem aplikasi dan membantu proses mereka menjadi subpangkalan.

Bahlil dilabrak warga

Dalam rekaman video berdurasi 1:45 menit yang diterima di Tangerang, Selasa, 4 Februari 2025 seorang warga asal Kota Tangerang, Banten, bernama Efendi melakukan aksi protes kepada Bahlil di tengah kegiatan peninjauan pendistribusian di pangkalan gas elpiji 3 kg bersubsidi di daerah itu.

"Jangan bikin susah warga, jangan bikin kebijakan yang menyusahkan warga, kami harga mahal sedikit enggak apa-apa yang penting gampang dapatnya!," ucap Efendi dilansir dari Antara, Selasa, 4 Februari 2025.

Efendi menyayangkan adanya kebijakan pemerintah yang seolah tidak memihak ke masyarakat kecil. "Etikanya tidak ada. Tidak dibenarkan gini pejabat, bukan memihak ke rakyat. Coba lihat segini ngantre. Kenapa mempersulit rakyat sendiri. Mau seperti apa? mau seperti apa maunya?" katanya.

Kemudian setelah selesai menyampaikan aspirasinya, dalam kesempatan itu Bahlil pun langsung memberikan penjelasan bahwa Pemerintah berkewajiban mengontrol pelaksanaan subsidi agar bisa tepat sasaran sehingga, dilakukan penataan penjualan tersebut.

"Makanya Bapak tidak perlu khawatir, sekarang pengecer kita naikkan statusnya menjadi sub pangkalan supaya lebih dekat dengan bapak-bapak dengan harga tetap Rp19 ribu, atau maksimal Rp20 ribu, supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan elpiji subsidi," kata Bahlil.

Menteri ESDM pada saat itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan dan keresahan yang membuat gaduh dalam beberapa pekan terakhir ini."Mohon maaf ibu ngantri panjang. Inshaallah besok sudah kembali normal. Mohon maaf Ibu," katanya.

Bahlil mengatakan pihaknya kini tengah mengembalikan dan mengubah status para pengecer menjadi pangkalan. Nantinya harganya akan dipantau dan sesuai HET.

Michelle Gabriela, Dede Leni Mardianti, Hammam Izzuddin, Hendrik Yaputra, Sultan Abdurrahman, dan Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.