3 hours ago
6
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Togar Mangihut Simatupang mengatakan prihatin terhadap aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Dosen di Istana Negara pada Senin, 3 Februari 2025. Adapun demonstrasi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang belum membayarkan tunjangan kinerja atau tukin dosen ASN sejak 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Togar menjelaskan bahwa aparatur sipil negara, termasuk dosen pada dasarnya mempunyai mekanisme sendiri dalam menyampaikan aspirasinya. "Kami tetap apresiasi pilihan yang diambil walaupun ada konsekuensi yang kurang positif. Seharusnya cara-cara yang ditempuh adalah sejenis panutan. Persoalan tukin adalah persoalan bersama," tutur dia saat dihubungi Tempo pada Senin, 3 Februari 2025.
Karena itu, Kemendiktisaintek menyarankan kepada dosen ASN menyampaikan aspirasi mereka melalui jalur yang tersedia secara hierarkis, dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku serta bersikap objektif. Menurut Togar, dosen ASN di Kemendiktisaintek juga perlu memahami batasan yang telah ditetapkan.
"Tanpa menafikan perjuangan, namun perlu memahami batasan yang ada dan ruang kemungkinan ke depan. Masih banyak ruang perbaikan yang dapat diperjuangkan," ujar dia.
Menurut Togar, masih ada berbagai hal lain yang dapat diperjuangkan, seperti peningkatan anggaran pendidikan tinggi dari 20 persen anggaran nasional, peningkatan produktivitas dosen, dan pendapatan perguruan tinggi, serta penyesuaian gaji pokok atau penetapan standar minimal gaji pokok.
Selain itu, peningkatan tunjangan fungsional dan profesi, serta pengembalian pendapatan negara bukan pajak (PNBP) untuk mendukung kesejahteraan dosen, kata Togar, juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. "Marilah mulai dulu dengan yang sudah ada tunasnya dan dikembangkan terus secara kolektif," tutur dia.
Adapun Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara pada Senin, 3 Februari 2025. Ketua Adaksi Anggun Gunawan, mengatakan dosen ASN di kementerian lain sudah menerima tukin sejak 2012. Oleh karena itu, Adaksi merasa dosen Kemendiktisaintek didiskriminasi dan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah.
“Kami tidak meminta belas kasihan, kami hanya menuntut hak kami yang telah tertunda selama 5 tahun,” kata Anggun.
Sebelumnya, Togar juga sudah menjelaskan bahwa Kemendiktisaintek tidak dapat membayarkan tukin dosen ASN sejak 2020 hingga 2024. Kata Togar, hal ini terjadi karena tidak adanya pengajuan alokasi anggaran serta tidak ditempuhnya proses birokrasi yang seharusnya.
"Kemudian yang tukin lampau, misalnya 2020 sampai 2024, tidak bisa dituntut karena kepatuhan parsial, ketidaksempatan kementerian saat itu, dan tutup buku," kata dia saat dihubungi Tempo pada Jumat, 31 Januari 2025.
Ia mengatakan bahwa menurut Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, tukin bersifat opsional. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil keputusan dengan prinsip kehati-hatian, yang salah satu aspek pertimbangannya adalah berbasis kinerja. Hanya saja, karena sudah tutup buku saat itu, kata Togar, pengukuran kinerja dosen ASN di bawah Kemendiktisaintek tidak dapat dilakukan.
"Tukin itu harus diberikan dengan prinsip kehati-hatian, terukur, akuntabel, prosedural, reformasi birokrasi, dan tergantung kemampuan fiskal. Jadi itu bukan otomatis dan jangan sampai menabrak peraturan," kata Togar.
