DUGAAN korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih mendominasi perhatian pembaca kanal Hukum Tempo hari ini. Kejaksaan Agung mengungkap dugaan yayasan yang dikendalikan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menikmati insentif miliaran rupiah dari program tersebut. Penyidik juga menemukan sejumlah pengadaan barang yang dinilai tidak relevan dengan pelaksanaan MBG.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami operasi tangkap tangan terhadap pejabat Imigrasi yang diduga terlibat praktik suap pengurusan izin tinggal warga negara asing, termasuk meminta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim kooperatif.
1. Yayasan MBG yang Dikendalikan Eks Pimpinan BGN Raup Insentif Miliaran
Kejaksaan Agung menduga yayasan yang dikendalikan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional memperoleh keuntungan besar dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola MBG, jaksa menemukan yayasan-yayasan tersebut menerima insentif hingga miliaran rupiah per hari dari pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). "Ada yayasan yang dikendalikan oleh para tersangka dan mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan program MBG," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi pada Rabu, 3 Juni 2026.
Temuan itu menjadi salah satu dasar Kejaksaan menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka. Penyidik menduga para tersangka memanfaatkan kewenangan mereka untuk mengatur yayasan pelaksana program dan memperoleh keuntungan dari skema yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik.
2. Daftar Pengadaan Barang yang Tak Relevan untuk Program MBG
Penyidik Kejaksaan Agung juga menemukan sejumlah pengadaan barang yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis. Pengadaan tersebut mencakup berbagai barang yang tidak menunjang operasional dapur maupun distribusi makanan kepada penerima manfaat. "Penyidik menemukan sejumlah pengadaan yang tidak relevan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis," ujar Syarief.
Temuan itu memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran MBG. Kejaksaan kini menelusuri proses pengadaan, aliran dana, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari belanja yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan program.
3. Fakta-fakta OTT Pejabat Imigrasi oleh KPK
KPK meringkus 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan suap pengurusan KITAS dan KITAP di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang, ratusan gram emas, belasan mobil, hingga sepeda lipat Brompton.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, 3 Juni 2026. Tempo/Muhammad Zaki Fauzi
Kasus ini semakin menjadi perhatian setelah KPK mengungkap tengah mencari Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim untuk dimintai keterangan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik membutuhkan informasi dari pihak-pihak yang mengetahui perkara tersebut. "Kami mengimbau kepada pihak-pihak yang dibutuhkan keterangannya agar kooperatif dan hadir memenuhi panggilan penyidik," kata Budi Prasetyo. Silmy dikawal para ajudannya akhirnya mendatangi Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu malam sekitar pukul 22.38 WIB, 3 Juni 2026.
KPK belum menjelaskan detail peran Silmy dalam kasus suap itu. Komisi antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status para pihak yang ditangkap dalam operasi senyap tersebut.
Pilihan Editor: Mengapa Sindikat Kejahatan Transnasional Terus Menjamur
