DANA Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Population Fund/UNFPA) menilai penurunan angka fertilitas yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, bukan berarti generasi muda kehilangan keinginan untuk menikah dan memiliki anak. Sebaliknya, banyak anak muda masih ingin membangun keluarga, tetapi menghadapi berbagai hambatan ekonomi dan sosial yang membuat rencana tersebut semakin sulit diwujudkan.
Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia Hassan Mohtashami mengatakan isu tersebut menjadi fokus peringatan Hari Kependudukan Dunia 2026. Menurut dia, pembahasan tahun ini diperluas karena perubahan demografi kini menjadi tantangan yang dihadapi banyak negara. "Tema tahun ini memang hampir mirip dengan tema tahun lalu yang fokus pada orang muda. Yang membedakan, pembahasannya lebih luas dibandingkan tahun lalu," kata Hassan dalam peringatan Hari Kependudukan Dunia 2026 di Jakarta, awal Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Hassan mengatakan sekitar dua pertiga negara di dunia kini memiliki tingkat fertilitas di bawah 2,1 anak per perempuan, yakni angka yang dibutuhkan agar jumlah penduduk tetap stabil dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di Indonesia, berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, total fertility rate (TFR) tercatat sekitar 2,13 anak per perempuan, sedikit di atas tingkat penggantian penduduk.
Di sisi lain, angka harapan hidup masyarakat Indonesia terus meningkat sehingga jumlah penduduk lanjut usia diperkirakan akan bertambah. "Karena itu, kita harus mulai mempersiapkan masa depan demografi Indonesia," ujar Hassan.
Paparan UNFPA mengacu pada Demographic Futures Survey 2025–2026 yang melibatkan 108.926 responden berusia 18–39 tahun di 73 negara, termasuk Indonesia. Hasil survei menunjukkan sebagian besar anak muda masih ingin menikah dan memiliki anak. Namun, keinginan tersebut kerap terbentur persoalan ekonomi, mulai dari keamanan finansial, kepastian pekerjaan, akses terhadap perumahan, hingga berbagai ketidakpastian global.
Menurut Communications Analyst UNFPA Indonesia Rahmi Dian Agustino, persoalan ekonomi menjadi tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda dalam mewujudkan rencana berkeluarga.
"Tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah kondisi keuangan, perumahan yang belum aman, serta tantangan global seperti konflik dan lain-lain," kata Rahmi.
Survei itu juga memperlihatkan paradoks yang dihadapi generasi muda. Sebanyak 58 persen responden merasa memiliki banyak peluang untuk meraih masa depan, tetapi 60 persen menilai kesenjangan antargenerasi muda di negara mereka masih lebar. Di sisi lain, hanya 39 persen responden yang menilai pemerintah telah memberikan dukungan yang memadai bagi generasi muda. Dukungan bagi orang tua muda maupun kebijakan yang membantu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga juga dinilai masih terbatas.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan kondisi Indonesia menunjukkan kecenderungan yang serupa. Berdasarkan SUPAS 2025 dan temuan Demographic Futures Survey, Indonesia mulai memasuki fase aging population, tetapi masih memiliki peluang memanfaatkan bonus demografi karena proporsi penduduk usia produktif masih mencapai 68,9 persen.
"Kalau kita melihat perjalanan demografi Indonesia, memang mulai memasuki fase aging population. Namun, pada saat yang sama Indonesia masih memiliki proporsi penduduk usia produktif yang besar, yakni 68,9 persen, sehingga peluang memperoleh bonus demografi masih terbuka," kata Bonivasius.
Ia menjelaskan tingkat fertilitas Indonesia masih berada pada kisaran 2,1–2,2 anak per perempuan, lebih tinggi dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand yang telah lama berada di bawah tingkat penggantian penduduk. Meski demikian, tren penurunan angka kelahiran tetap perlu diantisipasi.
Menurut Bonivasius, angka 2,1 anak per perempuan merupakan tingkat penggantian penduduk, yaitu rata-rata jumlah anak yang diperlukan agar satu generasi dapat menggantikan generasi sebelumnya. Namun, perhatian pemerintah, kata dia, tidak seharusnya hanya tertuju pada jumlah kelahiran.
Indonesia masih memiliki kesempatan memanfaatkan bonus demografi. Namun, kesempatan tersebut hanya akan memberikan manfaat apabila diiringi investasi pada pendidikan, layanan kesehatan, peningkatan keterampilan, dan produktivitas penduduk. Tanpa itu, bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban karena besarnya jumlah penduduk usia kerja tidak diimbangi kualitas sumber daya manusia. "Memang tantangannya, sekarang kita memiliki bonus demografi yang sangat tinggi," katanya.
Bonivasius mengatakan dirinya kurang nyaman menggunakan istilah bonus demografi. Menurut dia, yang lebih tepat adalah demographic dividend, yaitu keuntungan yang hanya dapat diperoleh apabila negara mampu mengembangkan kualitas penduduk usia produktif.
"Kalau kami punya saham di sebuah perusahaan, ketika perusahaan itu untung kami mendapat dividen. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki modal berupa jumlah penduduk usia produktif yang tinggi. Tapi kalau modal itu tidak diinvestasikan pada peningkatan kualitas manusianya, kita tidak akan memperoleh dividen. Itulah yang sedang kami upayakan," ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan Indonesia memanfaatkan bonus demografi tidak ditentukan semata oleh besarnya jumlah penduduk usia produktif. Menurutnya, keberhasilan bisa terjadi bila negara menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, dan dukungan lain yang memungkinkan generasi muda mewujudkan aspirasi mereka, termasuk membangun keluarga.
