5 days ago
7
CNN Indonesia
Jumat, 21 Mar 2025 04:40 WIB
Koalisi masyarakat sipil Gebrak membandingkan pembahasan RUU PPRT yang sudah bertahun-tahun tapi tak kunjung disahkan. Sementara RUU TNI dibahas kilat. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)
Jakarta, CNN Indonesia --
Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menolak pengesahan revisi UU TNI oleh DPR. Kaum buruh membandingkan pengesahan RUU TNI dengan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang tak kunjung rampung hingga saat ini.
"Kaum perempuan atau kawan-kawan PRT yang hari ini mengalami penistaan penindasan dan bahkan kawan-kawan berimbas ke WNI yang jadi buruh migran karena di Indonesia sendiri tidak ada perlindungan hukum," ucap orator dari atas mobil komando dalam aksi tolak RUU TNI di depan Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Kamis (20/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Gebrak juga menyinggung kasus PHK yang tengah marak menimpa kaum buruh. Ia mengatakan hal itu tak lepas sebagai imbas dari penerapan omnibus law UU Cipta Kerja.
"Apa fungsi medsos yang selalu menceritakan yang terbaik presiden, itu pencitraan. Buktinya RUU TNI hari ini disahkan. Bahkan kita terang-terangan menolak karena ini imbasnya luar biasa ke kita semua," ucapnya.
RUU TNI mendapat penolakan yang masif dari publik. Namun, DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasannya dan disahkan pada Kamis ini.
Selain substansinya yang dinilai bermasalah, pembahasan RUU TNI juga dianggap bermasalah secara prosedur. Pembahasan terburu-buru dan tak transparan. Bahkan, rapat sempat digelar di hotel mewah di Jakarta.
Sementara itu, pembahasan RUU PPRT yang telah dibahas selama belasan tahun di DPR hingga kini belum kunjung disahkan.
(mnf/tsa)
