INFO TEMPO - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menghadiri Rapat Kerja Nasional ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Rakernas APEKSI) di Kota Medan, Sumatera Utara yang berlangsung pada 28 Juni-4 Juli 2026. Agung Nugroho mengatakan, hampir 99 persen wali kota hadir dalam agenda tersebut dan akan bermusyawarah dalam sidang pleno pertama dan kedua untuk membahas persoalan di kota masing-masing.
Sejumlah isu yang mengemuka, menurut Agung, di antaranya regulasi yang akan disampaikan kepada kementerian atau tentang perjuangan di daerah yang saat ini menuntut kepiawaian kepala daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Di sinilah wadah bersama-sama. Kami dari Pekanbaru akan memperjuangkan salah satunya terkait regulasi, bagaimana agar ada kelonggaran untuk pemerintah daerah," kata Agung di Ballroom Hotel Grand City Hall Medan, pada Rabu, 1 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Agung enggan menyebutkan regulasi yang dimaksud. Alasannya, masih ada beberapa tahapan lagi di pemerintah. Mengenai isu kota tangguh, sesuai tema "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat", mulai dari ketahanan fiskal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, hingga mitigasi bencana, Agung menceritakan tentang ketangguhan daerahnya dalam meningkatkan PAD.
"Alhamdulillah, peningkatan PAD Pekanbaru dari Rp 800 milar menjadi Rp 1,2 triliun. Tentang MBG di kota kami sangat berpengaruh baik. Artinya ada peluang lapangan kerja, menumbuhkan usaha rumah tangga dan sebagainya. Itu menjadi perputaran ekonomi yang merupakan salah satu unsur dalam meningkatkan PAD," ucapnya.
Keberhasilan Pemerintah Kota Pekanbaru meningkatkan PAD mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bahkan, menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia. Agung menyampaikan, pencapaian tersebut diraih melalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan tidak membebani wajib pajak. Musababnya, kebijakan yang meringankan masyarakat mendorong kepatuhan membayar pajak.
Contoh, pengurangan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbukti meningkatkan realisasi penerimaan dari sektor PBB. Saat Pemerintah Kota Pekanbaru menurunkan tarif parkir di 2025, kebijakan itu langsung mendongkrak pendapatan di sektor perparkiran. Juga berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Salah satunya dengan memberdayakan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk turun langsung ke masyarakat.
"Kami berdayakan kader PKK untuk door to door ke masyarakat menyosialisasikan dan menagih pajak, termasuk penyampaian SPT PBB," ucap Agung. Menurut dia, pendekatan yang mengedepankan pelayanan, sosialisasi, dan kemudahan bagi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan PAD tanpa memberatkan wajib pajak.
Indikator lain dari kota tangguh adalah stabilitas pangan. Agung menyatakan ketersediaan dan pemenuhan pangan di Kota Pekanbaru stabil. "Alhamdulillah, Pekanbaru masih stabil," ucapnya.
Mengenai peran anak muda dalam pembangunan kota, dia mengatakan partisipasinya luar biasa. Pemerintah Kota Pekanbaru, Agung melanjutkan, sangat membutuhkan elaborasi tidak hanya dari anak muda, melainkan seluruh masyarakat dari berbagai usia dan elemen. "Kita semua harus berkolaborasi dalam memajukan sebuah kota, penting sekali. Kita punya banyak macam programnya," katanya.
Banyak daerah reaktif saat menghadapi bencana, Agung mengatakan, Pekanbaru punya mitigasi bencana dan selalu siaga. "Kita tentu terus bersiaga. Alhamdulillah, beberapa tahun belakangan tidak ada bencana," ucapnya. "Namund demikian, kita terus melakukan pencegahan, koordinasi, dan menyiapkan anggaran tidak terduga." (*)
