1 week ago
17
Jakarta, CNN Indonesia --
Memasuki tahap uji petik, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) diperiksa keabsahan datanya melalui proses ground checking yang melibatkan lebih dari 33 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memastikan data yang valid dan akurat sebagai dasar penyaluran bantuan sosial serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
Sebagai bagian dari mekanisme pemutakhiran, Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar pelatihan bagi para pendamping. Pelatihan ini bertujuan membekali mereka dengan keterampilan untuk melakukan pengecekan dan pembaruan data secara rutin, sehingga setiap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat segera terdeteksi.
Dalam Rapat Tinggi Menteri (RTM) di kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kamis (27/2), Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menyampaikan perkembangan terbaru tahapan uji petik DTSEN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laporan tersebut disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo,
Di samping itu, turut hadir Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, serta para pejabat Kemenko Perekonomian, perwakilan Kemendagri, Komdigi, Kementerian ESDM, Kemenkeu, Kemterian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Desa PDT, BPKP serta BPJS Ketenagakerjaan.
"Ground checking menjadi langkah penting untuk memastikan validitas data," ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2).
Menurutnya, keakuratan data sangat penting guna mendukung kebijakan yang tepat sasaran dalam program penanggulangan kemiskinan. Proses pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua mekanisme utama
Pertama, verifikasi administratif yang melibatkan sistem birokrasi berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat. Kedua, partisipasi aktif masyarakat untuk menangkap perubahan kondisi sosial ekonomi secara cepat.
Untuk mendukung proses tersebut, Kemensos juga telah menghadirkan aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengecek status bantuan sosial yang diterima dan melaporkan kondisi ekonomi mereka secara langsung, sehingga data yang terkumpul menjadi lebih responsif dan akurat.
Sebelumnya, Agus Jabo menyampaikan kekhawatiran Presiden Prabowo Subianto mengenai ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan di daerah yang mendorong perlunya penyusunan data tunggal.
"Setelah DTSEN keluar kita keluar, kita berangkat dari situ. Targetnya pengentasan kemiskinan," katanya.
Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, dengan target pengentasan kemiskinan ekstrem yang diharapkan dapat terwujud pada 2026.
Melalui sinergi lintas sektoral dan peran aktif masyarakat, diharapkan pemutakhiran DTSEN dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.
(rir)
