18 hours ago
8
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sejumlah kebijakan stimulus ekonomi selama Ramadan hingga Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi 2025. Sederet program stimulus ekonomi tersebut diyakini dapat mendorong daya beli masyarakat dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. “Dengan berbagai kebijakan ini, diharapkan perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan stabil serta masyarakat dapat menikmati perayaan Idul Fitri dengan lebih sejahtera,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui unggahan di akun Instagram @airlanggahartarto_official, Sabtu, 8 Maret 2025.
Menurutnya, pemerintah akan terus memantau perkembangan aktivitas konsumsi individu dan peningkatan mobilitas masyarakat selama Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2025 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2025. Lantas, apa saja kebijakan stimulus ekonomi yang diluncurkan?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
1. Optimalisasi Penyaluran Bansos
Pemerintah mengklaim akan memaksimalkan penyaluran bantuan sosial (bansos), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan penyerapan gabah atau beras dari petani. Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 150 triliun untuk pencairan PKH tahap pertama pada 2025.
Pencairan PKH difokuskan melalui PT Pos Indonesia (Persero) dan Himpunan Bank Negara (Himbara). Tujuannya adalah untuk memastikan bansos tepat sasaran dan mendukung daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
Selain itu, pemerintah juga menambah anggaran sebesar Rp 16,6 triliun kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk menyerap 3 ton beras hingga April 2025. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga beras, memastikan ketersediaan cadangan pangan nasional, dan mendukung penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. Diskon Harga Tiket Pesawat
Pemerintah juga turut memberikan potongan harga atau diskon terhadap tiket pesawat domestik kelas ekonomi melalui insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah sebesar 6 persen beserta kebijakan lainnya. Pemerintah pun memperkirakan penurunan harga tiket pesawat mencapai 13,2 persen hingga 14 persen yang berlaku pada 25 Maret hingga 7 April 2025.
3. Diskon Tarif Jalan Tol
Untuk jalan tol, pemerintah memberikan diskon tarif sebesar 20 persen untuk perjalanan jarak jauh selama periode mudik Lebaran 2025. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan biaya transportasi serta memperlancar arus distribusi barang dan jasa.
4. Program Diskon Belanja
Menjelang Ramadan 2025, pemerintah turut menginisiasi program diskon belanja, seperti Program Friday Mubarak yang berlangsung sejak 28 Februari hingga 28 Maret 2025. Program yang dapat dimanfaatkan masyarakat di berbagai ritel yang tergabung dalam keanggotaan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) tersebut diproyeksikan mencatatkan transaksi sebesar Rp 75 triliun hingga Rp 77 triliun.
Tak hanya itu, pemerintah juga menghadirkan program Belanja di Indonesia Aja (Bina) Lebaran yang direncanakan pada 14-30 Maret 2025. Program Bina Lebaran akan digelar serentak di pusat perbelanjaan, mal, serta gerai anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI).
Program Bina Lebaran ditargetkan membukukan nilai transaksi hingga Rp 30 triliun. Kemudian, terdapat pula beberapa program lain, seperti Bazaar Ramadan dan Pasar Malam, serta Belanja Online Produk Lokal.
5. Program Pariwisata Mudik Lebaran
Di sektor pariwisata, pemerintah berencana mengintegrasikan program mudik pariwisata dengan momen mudik Lebaran 2025. Program yang dimaksud di antaranya promosi destinasi wisata lokal, penyediaan paket wisata terjangkau, dan peningkatan fasilitas pariwisata di jalur-jalur mudik utama.
6. Stabilisasi Harga Pangan
Pemerintah bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan akan berupaya menjaga stabilitas harga pangan pokok menjelang Ramadan dan Lebaran 2025 dengan mengadakan operasi pasar murah secara masif. Pasar murah tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia melalui Pos Indonesia mulai 24 Februari hingga 29 Maret 2025.
7. Pencairan THR ASN dan Karyawan Swasta
Pemerintah juga menargetkan pencairan tunjangan hari raya (THR) keagamaan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran 2025, dengan alokasi anggaran sekitar Rp 50 triliun. Sementara bagi pekerja di perusahaan swasta, pencairan diharapkan paling lambat satu minggu sebelum Idul Fitri.
