3 hours ago
6
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia atau Adaksi Anggun Gunawan mengatakan aksi demonstrasi yang digelar mereka pagi ini untuk menuntut pembayaran tunjangan kinerja atau tukin ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal ini, sebagai langkah lanjutan setelah usaha Adaksi dalam menyuarakan hak dosen ASN selama ini tak digubris oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
“Karena kami selama ini tidak pernah digubris oleh Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, maka kami untuk aksi kali ini fokus kepada Presiden Prabowo,” ujarnya ketika ditemui di area aksi di depan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Senin, 3 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menilai, dalam persoalan ini Presiden dapat menggunakan hak prerogatif yang ia miliki sebagai kepala negara, yakni hak untuk membuat keputusan strategis yang dapat diambil tanpa proses legislatif, seperti penunjukan menteri, duta besar, dan pejabat tinggi lainnya.
“Jadi kami berharap Presiden Prabowo semacam memberikan kebijakan hukum yang sama kepada hakim seperti ketika membatalkan kebijakan PPN 12 persen,” ujar dia.
Satu bulan sebelumnya, Adaksi berunjuk rasa dengan tuntutan serupa di depan gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Jakarta. Demonstrasi itu mendapat respons Kementerian Pendidikan Tinggi dengan janji memperjuangkan tuntutan dosen tersebut.
Kementerian Pendidikan Tinggi serta Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat lantas menindaklanjuti tuntutan itu dengan membahas penambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Badan Anggaran menyetujui tambahan anggaran Rp 2,5 triliun dari usulan Rp 2,8 triliun di Kementerian Pendidikan Tinggi.
Namun tambahan anggaran itu bukan untuk membayar tunjangan kinerja dosen yang tertunda sejak 2020. Tambahan anggaran tersebut justru hanya dialokasikan untuk kebutuhan tunjangan kinerja 2025.
Para dosen tidak terima atas keputusan tersebut. Dosen bersama Adaksi tetap berkukuh meminta pemerintah membayar tunjangan kinerja mereka selama lima tahun terakhir. "Sehingga kami akan melakukan demonstrasi menuntut pembayaran tunjangan kinerja secara penuh," ujar Anggun.
Dalam aksi hari ini yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB, ratusan dosen yang hadir sebagai perwakilan dosen ASN di Indonesia mengajukan dua tuntutan. Pertama, yakni mendesak pemerintah membayarkan tukin sejak 2020 dan yang kedua, pemerintah melakukan pembayaran tukin di tahun 2025 sesegera mungkin tanpa diskriminasi. Artinya, pembayaran diberikan kepada 80 ribu dosen ASN di Indonesia tanpa memandang penempatan.
“Karena kami mengusung aspirasi tukin for all, atau tukin untuk semua. Jadi pembayarannya berkeadilan,” kata Anggun.
Dia melanjutkan, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera membayarkan tukin dosen sebagai salah satu program quick win Presiden. Anggun berharap Prabowo mau memperhatikan kesejahteraan dosen ASN melalui serangkaian upaya Adaksi dalam memperjuangkan pembayaran tukin.
“Jadi kami berharap Pak Prabowo terbuka hatinya untuk memperhatikan kesejahteraan dosen, karena kata Mendiktisaintek tukin dosen merupakan salah satu program quick win Pak Prabowo, sehingga kami berharap Presiden memiliki itikad yang baik untuk membayarkan tukin ini,” ujar dia.
Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
