18 hours ago
10
TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) mengharapkan proses pencairan tunjangan kinerja atau tukin untuk seluruh dosen berstatus ASN bisa dibayarkan bersamaan dengan tunjangan hari raya (THR).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ada harapan dari Adaksi agar tukin dibayarkan bersamaan dengan THR," ujar Perwakilan Adaksi dari Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) Esther Sanda Manapa pada konferensi pers usai melakukan audiensi di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Jakarta Pusat pada Selasa, 11 Maret 2025.
Esther mengatakan, pada audiensi yang diadakan sejak pukul sepuluh pagi hari ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, mewakili kementeriannya, tidak secara langsung menyampaikan penolakan permintaan itu. "Itu (pencairan tukin sekaligus THR) tidak ada kata penolakan, semoga itu berhasil," katanya.
Sementara itu, Brian yang pagi itu meninggalkan lokasi audiensi terlebih dahulu mengatakan, untuk saat ini pihaknya menargetkan pencairan tukin 2025 dimulai pada Juli hingga Agustus tahun ini. Ia mengatakan, pencairan dana tukin yang masuk ke dalam anggaran belanja tambahan (ABT) perlu melalui proses sinkronisasi terlebih dulu dengan kementerian lain.
“Tukin kan yang 2025 sudah diproses ya, jadi kami harapannya segera setelah ABT ini bisa diproses, tentu kan sekarang harus sinkronisasi dengan beberapa kementerian, tapi yang 2025 sudah ditetapkan akan dicairkan,” ujar Brian, Selasa.
Lebih lanjut, di dalam agenda audiensi tersebut, Esther menyampaikan pihaknya juga meminta pencairan tukin bisa dilakukan secara merata untuk seluruh dosen ASN, termasuk dosen ASN yang bertugas di PTNBH dan Satuan Kerja (Satker). Hal ini, kata dia, berbeda dengan yang sempat disampaikan pemerintah soal adanya opsi pencairan tukin melalui berbagai skema.
"Tukin yang akan dibayarkan tidak ada lagi seperti kemarin, semua tukin for all. Artinya tukin for all, seluruh dosen, dengan anggaran ditujukan mulai dari 2025 akan dibayarkan,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tukin dosen akan dibayarkan oleh pemerintah. Sri Mulyani menegaskan, tukin akan diberikan kepada 97.734 dosen dari empat kategori dosen. Misalnya untuk dosen di perguruan tinggi badan hukum (PTNBH), Sri Mulyani mengklaim tukin mereka selalu dan akan terus dibayarkan.
“Mereka ini telah dan terus mendapatkan tukin atau remunerasi dosen sesuai standar PTNBH,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2025.
Selain dosen dari PTNBH, Sri Mulyani mengklaim remunerasi juga selama ini diberikan kepada dosen yang bekerja di PTN berstatus badan layanan umum (BLU). Meskipun begitu, memang masih ada beberapa PTN BLU yang belum menerapkan sistem remunerasi tersebut kepada para dosennya.
Sri Mulyani berjanji, para dosen di PTN BLU yang belum menerima tukin tersebut nantinya akan diproses hingga dapat menerima hak tukin mereka. Begitu juga dengan dosen yang bekerja di PTN berstatus satuan kerja (satker) serta dosen berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Lembaga Layanan Dikti atau LLDT.
“Dosen yang di PTNBLU yang belum menerapkan remunerasi, bersama-sama dengan dosen yang ada di PTN Satker di lingkungan Kemendiktasaintek dan dosen PNS LLDT yang saat ini menerima tunjangan profesi, akan diberikan tunjangan kinerja atau remunerasi,” ujar Sri Mulyani melanjutkan.
M. Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
