7 hours ago
8
Jakarta, CNN Indonesia --
Salah satu tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid atau Alissa Wahid meminta RUU TNI agar dibatalkan disahkan. Menurutnya, tak ada urgensi pembahasan RUU tersebut.
"Jadi kalau kami tentu permintaannya dibatalkan, bukan ditunda," kata Alissa dalam konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa yang disiarkan di kanal YouTube Gusdurian Tv, Selasa (18/3).
Alissa mengatakan RUU TNI menjauhkan TNI dari semangat profesionalitas sebagai prajurit. Ia pun mempertanyakan iktikad DPR dan pemerintah sehingga RUU TNI ini harus mempercepat pengesahan RUU tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alissa berkaca Indonesia punya pengalaman pengesahan UU Cipta Kerja dibahas secara terburu-buru dan minum partisipasi. Hasilnya, implementasi UU tersebut amburadul.
"Kalau saya justru pertanyaannya, ada apa di balik kebutuhan cepat-cepat itu? Karena tak ada urgensinya," ucap dia.
Di sisi lain, Alissa juga menyinggung canda ayahnya sekaligus Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terkait dwifungsi ABRI dan demokrasi. Bagi Gus Dur, dwifungsi ABRI yang berjalan saat zaman Orde Baru amat mencekam bagi masyarakat sipil.
Gus Dur, lanjut Alissa, juga menekankan demokrasi bisa berjalan dengan baik dengan syarat supremasi hukum dan supremasi sipil.
"Ketika supremasi sipil tak terjadi, demokrasi tak akan berjalan," kata dia.
Alissa juga menyarankan supaya RUU TNI dibentuk untuk perkuat profesionalitas prajurit, bukan mengembalikan TNI di ranah sipil. Dia mengingatkan jangan sampai Indonesia kembali ke era Orde Baru.
"Jika esensinya membawa senjata ke ruang sipil itu sama saja. Jangan sampai kita kembali mengulang kesalahan awal. Dulu 32 tahun kita harus berjuang untuk mewujudkan supremasi sipil dan hukum, bukan supremasi senjata. Jangan sampai kita menegaskan pengalaman 32 tahun itu dan beri ruang," kata dia.
Gerakan Nurani Bangsa (GNB) merupakan gerakan non partisan untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Selain Alissa, pelbagai tokoh bangsa bergabung dalam gerakan ini seperti Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Mustofa Bisri, Quraish Shihab, Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Bhante Sri Pannyavaro Mahathera, pendeta Jacky Manuputty, Erry Riyana Hardjapamekas, hingga Franz Magniz Suseno SJ.
Revisi UU TNI yang dibahas pemerintah dan DPR menjadi sorotan publik karena dinilai akan menghidupkan kembali dwifungsi angkatan bersenjata. Pembahasannya pun dianggap tak transparan dan terburu-buru.
Namun, pembahasan terus berlanjut. Hari ini, seluruh fraksi telah menyetujui RUU TNI disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat.
(rzr/tsa)
