Anggota DPR Galih Kartasasmita Bantah Usul Legalisasi Judi Kasino

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi IX DPR RI Galih Kartasasmita membantah usulan agar pemerintah melegalisasi judi di kasino untuk penambahan pendapatan negara dalam rapat dengan Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/5) lalu.

Menurutnya, kala itu ia meminta pemerintah untuk berpikir kreatif dalam mencari pemasukan negara bukan pajak (PNBP) selain dari sektor sumber daya alam non migas.

Terlebih, kata dia, Indonesia saat ini menggantungkan pemasukan negara pada komoditas SDA migas.

"Nah, kekhawatirannya adalah pada saat komoditas tersebut harganya lagi naik, Alhamdulillah PNBP kita naik. Tapi kalau misalnya komoditasnya anjlok, nah, ya lalu gimana. Nah, konteksnya kan itu," kata Galih kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/5).

Ia kemudian mengambil contoh ekstrem keberhasilan Uni Emirat Arab mencari PNBP di luar SDA nonmigas dengan membuka kasino.

Namun, ia menegaskan contoh itu bukan bermaksud untuk mendorong pemerintah menjadikan kasino legal demi PNBP baru.

"Hal-hal kreatif atau outside the box yang pemerintah kita bisa lakukan? Itu bahasa saya kalau lihat videonya. Jadi, jangan dipelintir. Itu bahasa saya kalau lihat videonya," ujar dia.

"Ayo kita bareng-bareng, ini tugas kita semua untuk bersama-sama mencari sumber PNBP baru atau sumber PNBP yang bisa diperluas. Itu bahasa saya. Sangat-sangat simpel kok," sambungnya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid menolak tegas wacana legalisasi tempat judi atau kasino di Indonesia.

Ia menyebut biaya sosial dan ekonomi akibat legalisasi judi sangat besar dan berpotensi merusak kehidupan masyarakat Indonesia.

"Jika kita ikuti estimasi kerugian sosial seperti yang terjadi di banyak negara lain, maka biaya yang harus ditanggung masyarakat bisa mencapai Rp105 hingga Rp150 triliun per tahun. Ini jelas bukan pilihan rasional," kata Kholid dalam keterangan tertulis.

"Dari pada melegalkan judi yang jelas haram dan berisiko tinggi, lebih baik pemerintah fokus mendorong ekonomi halal dan memperkuat sektor keuangan syariah," sambungnya.

(mab/isn)

[Gambas:Video CNN]