Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP tingkat provinsi menyatakan sikap membantah klaim sekjen partai mereka, Arwani Thomafi yang menyebut 20 DPW PPP menginginkan pergantian ketua umum pada Muktamar yang akan digelar antara Agustus atau September mendatang.
Pernyataan itu disampaikan mereka dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (14/5).
Hadir pada kesempatan itu Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rahmat Dasuki, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Jafarudin Harahap, Ketua DPW PPP NTT Djainudin Lonek, dan Ketua DPP Tengku Amri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menyatakan bahwa informasi tentang adanya 20 DPW yang telah mendukung calon Ketua Umum PPP dari luar partai adalah tidak benar," kata Dasuki dalam pernyataannya.
Dasuki menyatakan pihaknya mendukung penuh hasil Mukernas PPP pada 13-15 Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta yang memutuskan tidak ada perubahan AD/ART PPP terkait persyaratan calon Ketua Umum PPP.
Dia sekaligus menuding Arwani sebagai petualang politik yang tengah memprovokasi kader dan internal partai. Menurut Dasuki, cara-cara yang dilakukan Arwani bertentangan dengan konstitusi partai.
"Menolak upaya segelintir petualang politik yang dimotori oleh Arwani Thomafi, yang terus berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat dengan tujuan mengambil alih PPP dengan cara-cara inskonstitusional dan tidak bermartabat," katanya.
Sementara, Ketua DPP PPP, Tengku Amri menyesalkan pernyataan Arwani. Menurut dia, semua pengurus saat ini mestinya fokus pada hasil Mukernas untuk melaksanakan program kerja alih-alih membuat pernyataan yang membuat gaduh.
Amri mengaku tak mempermasalahkan sosok yang akan maju di Muktamar mendatang. Namun, dia meminta agar semua kader menghadapi hal itu dengan sejuk.
"Ya, kita hadapi muktamar itu secara soft, secara sejuk. Perbedaan pandangan adalah rahmat, jangan itu menjadi sumber konflik lagi," tuturnya.
Arwani sebelumnya mengklaim 20 DPW PPP se-Indonesia, telah bulat ingin memilih Ketua Umum PPP yang baru. Hal itu, kata dia, selaras dengan hasil Mukernas partai.
"Lebih dari 20 DPW menginginkan perubahan, ingin ketua umum baru, termasuk para pimpinan majelis, para kiai mendorong Muktamar 2025 adalah momentum untuk memilih ketum baru," kata Arwani dilansir dari Detik.com, Minggu (11/5).
(thr/isn)