Apa Urgensi Pemerintah Tunda Pengangkatan CPNS-PPPK Agar Serentak?

Jakarta, CNN Indonesia --

Langkah pemerintah RI di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunda pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi 2024 agar digelar serentak mengundang polemik terutama di kalangan para calon abdi negara tersebut.

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan digelar serentak pada Oktober, sementara pengangkatan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan digelar pada Maret 2026 mendatang. Gema penolakan penundaan pengangkatan CPNS-PPPK itu pun terjadi di sejumlah daerah.

Pada Senin (10/3) lalu demo tolak penundaan pengangkatan abdi negara itu terjadi di Pontianak (Kalimantan Barat/Kalbar), Mataram (Nusa Tenggara Barat/NTB), dan Kendari (Sulawesi Tenggara/Sultra).

Pengamat menilai keputusan pemerintah untuk menunda pengangkatan CPNS dan PPPK itu sama sekali tak memiliki urgensi apapun. Menurutnya keputusan itu hanya menunjukkan wajah pemerintah yang ingin berlindung di balik mode efisiensi. Padahal, pengangkatan CPNS maupun PPPK merupakan kebutuhan yang telah diatur undang-undang.

"Harusnya tak ada urgensinya untuk ditunda. Bahkan direncanakan sebelumnya, sesuai aturan perundang-undangan, itu pengangkatannya sesuai kebutuhan kementerian lembaga saat itu," kata analis kebijakan publik Trubus Rahardiansyah saat dihubungi, Senin (10/3).

Wacana penundaan pengangkatan CASN agar bisa dilakukan serentak itu mencuat setelah rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Rabu (5/3) pekan lalu di kompleks parlemen, Jakarta.

Menpan RB Rini Widyantini mengaku pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelaraskan data terkait formasi, jabatan, dan penempatan ASN maupun PPPK.

Menurut dia, penundaan pengangkatan CPNS 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR dalam rapat pada 5 Maret lalu.

"Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati," kata Rini lewat keterangan resmi, Jumat (7/3).

Namun, pernyataan Rini itu dibantah Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima. Menurut Aria, tak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR bahwa CASN dan PPPK harus diangkat serentak pada Oktober 2025.

Ia menilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) salah paham dengan simpulan hasil rapat kerja pada pekan lalu.

"Ya, memang tidak ada yang menyebutkan akan ada pengangkatan serentak," kata Bima saat dihubungi, Senin (10/3).

Poin empat kesimpulan dalam rapat yang disiarkan langsung di saluran Youtube itu adalah, "Dalam rangka percepatan penataan CPNS dan PPPK untuk formasi 2024, Komisi II DPR meminta Kementerian PANRB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS pada bulan Oktober 2025 dan pengangkatan PPPK di bulan Maret tahun 2026."

Inkonsistensi pemerintah

Menurut Trubus, pemerintah tidak konsisten dengan melakukan penundaan tersebut. Menurut dia, pernyataan pemerintah juga tak konsisten dengan menyebut penundaan sebagai keputusan bersama.

Trubus menilai pernyataan Menpan-RB dan BKN terkesan hanya melempar tanggung jawab. Padahal, pengangkatan CPNS mestinya menjadi prioritas dan tak memiliki dasar untuk ditunda. 

"Penjelasan Kemenpan-RB dan DPR itu seperti lempar tanggung jawab. Enggak jelas apa yang ada di situ, bahwa pengangkatan ini harusnya menjadi prioritas," kata Trubus.

Trubus menduga keputusan pemerintah untuk menunda pengangkatan CPNS dan PPPK terkait dengan efisiensi anggaran yang memang tengah dilakukan pemerintahan Prabowo. Menurut Trubus, pemerintah tak mau ambil risiko untuk mengalokasikan anggaran bagi pegawai baru di tengah efisiensi ketat seluruh lembaga dan kementerian.

Padahal, sambungnya, pengangkatan CPNS dan PPPK formasi 2024 itu telah disetujui sebelumnya. Dan, alokasi belanja pegawai tak masuk objek efisiensi dalam instruksi presiden soal efisiensi.

"Pemerintah menghitung kalau menerima CPNS ini banyak, maka APBN yang harus digelontorkan cukup besar. Sementara pemerintah lagi kebingungan," kata dia.

Trubus juga mengkritik pernyataan Kepala BKN, Zudan Arif, agar para CPNS yang tengah menunggu pengangkatan dan telanjur mengundurkan diri alias resign, agar kembali ke pekerjaan sebelumnya. Trubus menilai pernyataan Kepala BKN itu mengingkari keputusan pemerintah sebelumnya.

Dia merujuk pernyataan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) saat masih memerintah pada awal Januari 2024 yang ingin mengangkat 2,3 juta ASN. Trubus menduga pernyataan itu hanya janji manis untuk menarik simpati menjelang pemilu dan pilpres.

"Arahnya lebih kepada menarik simpati publik untuk kemenangan [paslon nomor urut] 02 [di Pilpres 2024], dalam hal ini Prabowo-Gibran ini," katanya.

"Tapi, ternyata di kepemimpinan ini enggak jalan. Harusnya, ini kalau memang diantisipasi walaupun keberlanjutan, tentu Pak Prabowo tak mau keteteran kedodoran dengan beban sebelumnya," imbuh Trubus.

Jokowi diketahui umum mendukung paslon Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu. Prabowo adalah menteri pertahanan dalam kabinet Jokowi, sementara Gibran adalah anak sulungnya.

Baca halaman selanjutnya.