12 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (KemenPKP) dan BPS bersinergi dalam program prioritas Presiden Prabowo terkait target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026, yang berfokus pada penyediaan rumah layak huni dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan, sebagai awalan, dilakukan sinkronisasi data dan program.
"Pak Ara (Maruarar Sirait) juga punya program yang beririsan dengan kami (Kemensos)," kata Gus Ipul di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Jakarta, Senin (17/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program Kementerian PKP yang beririsan dengan Kemensos adalah Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS). Program penyediaan rumah layak huni itu memiliki kaitan erat dengan kerja-kerja Kemensos serta DTSEN.
"Kami bersyukur sekali melihat perencanaan yang telah dibuat dan dipertemukan dengan program ini. Hal ini membuat penyasaran kita tentu lebih mudah dibanding data-data sebelumnya," katanya.
Gus Ipul kemudian menjamin, data kemiskinan di DTSEN perangkingannya lebih jelas mulai dari desil 1,2,3 dan seterusnya sehingga layak dijadikan acuan.
Hal ini diamini oleh Kepala BPS Amalia Adininggar, yang menjelaskan terkait perangkingan desil di DTSEN. Jika desil 1 mencakup data warga miskin ekstrem dengan pendapatan di bawah Rp400 ribu desil 2 dengan pendapatan di bawah Rp600 ribu, maka desil 3 di bawah Rp900 ribu.
"Untuk selanjutnya kriteria setiap desil berbeda-beda setiap provinsinya," kata Amalia.
Sementara terkait prioritas sasaran program pengentasan kemiskinan, Gus Ipul menjelaskan ada di desil 1, desil 2 dan desil 3. Termasuk juga di antaranya keluarga rentan yang perlu didukung dan difasilitasi agar naik kelas.
"Fokusnya kepada miskin ekstrem, kemudian yang miskin, di atasnya yang miskin ada yang rentan," katanya.
Gus Ipul mengatakan, untuk efektivitas program, akurasi data sangat penting. Meskipun DTSEN bersifat dinamis karena ada yang wafat dan berpindah tempat tinggal setiap harinya, namun tetap ada mekanisme pemutakhiran data.
"Maka nanti BPS akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali. Kita harapkan data yang kita miliki ini tetap akurat," ujar Gus Ipul.
Ditambahkan, DTSEN saat ini sudah pada tahap uji petik. Tahapan ini ditargetkan selesai secepatnya, sehingga DTSEN bisa dipakai pada penyaluran bantuan sosial triwulan kedua.
Merespons penjelasan ini, Menteri PKP Maruar Sirait mengatakan akan berpegang pada DTSEN dalam menjalankan program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya. Dia menjelaskan program yang menyasar masyarakat miskin ekstrem, miskin dan rentan ini mengusahakan kualitas rumah yang memenuhi persyaratan dari sisi kesehatan, sanitasi, air bersih dan kekuatan bangunan.
(rea/rir)
