TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan mereka sedang mengodok skema jaminan asuransi untuk penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis yang menjadi korban keracunan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami sedang memikirkan penerima manfaat, tentu asuransinya harus kami buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kami pikirkan,” kata dia di Menteng, Jakarta, Sabtu, 10 Mei 2024.
Tigor mengatakan opsi asuransi itu masih dikaji. BGN, kata Tigor, tidak mau pemberian asuransi mengurangi alokasi harga pangan. “Nah ini operasionalnya juga kami harus hitung dengan cermat,” kata dia.
Namun, sebelum memberikan asuransi kepada korban, BGN akan lebih dahulu melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan membawa makanan yang diduga sumber keracunan untuk dilakukan uji laboratorium. BGN ingin mengetahui sumber keracunan dari makanan atau sumber lain.
“Dicek apakah benar ini terjadi karena makanan. Kan dia ada sampel makanan di kulkas yang dimasak. Itu di simpan biasanya,” kata dia.
Bila hasil laboratorium menunjukkan tidak ditemukan sumber racun dari makanan, BGN akan mencari sumbernya. Meski begitu, Tigor menegaskan, korban keracunan akan tetap dibiayai pengobatannya.
Pemerintah bakal mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah membahas percepatan pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat, 9 Mei 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, sejauh ini Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 3,4 juta penerima manfaat. Angka ini masih di bawah target yakni 82,9 juta penerima manfaat. “Ini perlu ada akselerasi, percepatan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, 9 Mei 2025.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menambahkan, pemerintah kini sedang menyusun mekanisme untuk percepatan itu. Menurut dia, anggaran untuk percepatan ini telah terjamin. Tapi ia memastikan penggunaan anggaran bergantung pada kebutuhan percepatan. “Ada percepatan kan butuh anggaran,” ujar Dadan di kesempatan yang sama.
Di dalam rapat, Dadan menyebut banyak sekali usul yang masuk tentang mekanisme percepatan Makan Bergizi Gratis. Karena usulan ada sangat banyak, ia mengklaim pelaksanaan program ini bisa jauh lebih cepat. Dengan begitu, target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat bisa tercapai.
Dadan mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis masih belum merata. Ia menyebut kondisi ini menyebabkan Presiden Prabowo Subianto merasa miris tiap kali berkunjung ke daerah.
“Pak Presiden itu setiap kali ke daerah beliau merasa miris, karena lebih banyak yang belum bisa terima daripada yang terima,” ujar Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat, 9 Mei 2025.
Zulhas juga mengatakan, Makan Bergizi Gratis merupakan program utama Prabowo. Tapi warga daerah yang belum menerima makan bergizi kerap mengeluh kepada Presiden karena belum kebagian jatah. Terutama warga di daerah-daerah yang tertinggal, terluar, dan termiskin. “Itu buat Bapak Presiden berat sekali. Karena itu perlu ada percepatan pengguna manfaat,” ujarnya.
Han Revanda berkontribusi dalam tulisan ini
Pilihan editor: Istana: Peringatan Prabowo Soal Ancaman Perang Terbukti
