5 hours ago
8
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemprov DKI Jakarta mewacanakan untuk menaikkan tarif Transjakarta dari saat ini Rp3.500.
Tarif tersebut sudah diterapkan alias tidak naik setidaknya sejak dua dekade lalu.
Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijawarno menilai memang sudah sepatutnya tarif Transjakarta saat ini dievaluasi karena sejumlah faktor selain memang belum berubah sejak kali pertama pada 2004 silam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Biar naik saja, hal yang wajar [kenaikan tarif Transjakarta]," kata dia dalam perbincangan telepon dengan CNNIndonesia.com. Selasa (28/10).
Djoko mengatakan pihaknya sudah pula memberikan masukan agar tarif Transjakarta yang berlaku sejak awal itu untuk dievaluasi atau dinaikkan.
Apalagi, dia mengatakan Upah Minimun Regional (UMR) di DKI Jakarta sudah naik berkali-kali sejak 2004 silam.
Selain itu, Djoko mengatakan bila dibandingkan dengan transportasi umum sejenis di kota lain seperti di Semarang, tarif Transjakarta terbilang sebagai yang terendah.
"Angkutan sejenis di luar Jakarta rata-rata di atas Rp4.000, [contoh] TransJateng Rp5.000," katanya.
"Jadi wajar ya [jika tarif Transjakarta dinaikkan], ya enggak apa-apa," imbuhnya.
Apabila nanti tarif itu dinaikkan, dia menyarankan perlu ada keringanan biaya yang dikeluarkan penumpang pada jam tertentu, seperti saat larut malam hingga dini hari.
"Atau nanti bisa diterapkan sebelum jam 7 misalnya tarifnya berbeda, Sampai jam 7 Rp3000 lah naikan Rp1000, tapi yang normal Rp5000," kata dia mencontohkan.
Selain itu, Djoko menerangkan walaupun tarif TransJakarta dinaikkan, Pemprov DKI memiliki program menggratiskan untuk 15 golongan termasuk pula program JakLingko.
Kemudian menurutnya hal wajar apabila tarif TransJakarta itu dinaikkan diiringi pembenahan layanan transportasi termasuk fasilitasnya.
"Wajar. Hal yang wajar, Dan kita dukung," kata akademisi di Unika Soegijapranata tersebut.
Dia pun menyinggung soal pemotongan dana bagi hasil atau dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah pusat harus bisa menjamin Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan transportasi-transportasi umum massal di daerah-daerah di Indonesia.
"Justru dengan dipotong itu, mestinya pemerintah pusat memberikan dana alokasi khusus untuk transportasi umum di daerah, DAK agar daerah-daerah bergairah membenahi angkutan umumnya," katanya.
Djoko menerangkan saat ini, "Baru 40 pemda yang menyelenggarakan angkutan umum modern. Terdiri 12 provinsi, 17 pemerintah kota, 11 pemerintah kabupaten."
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan belum bisa memastikan kapan tarif akan dinaikkan. Ia hanya menyebut Pemprov tidak bisa terus-menerus menanggung seluruh beban subsidi tarif Transjakarta.
Dia mengatakan Pemprov DKI menyubsidi hingga lebih Rp9.000 per tiket Transjakarta secara keseluruhan untuk armada transportasi umum andalan ibu kota RI tersebut.
"Sekarang ini subsidinya setiap tiket sebenarnya sudah di atas Rp9.000, kan enggak mungkin kalau kemudian ini kita sangga sendirian terus-menerus. Waktunya kapan, kami akan melakukan," kata Pramono di Jakarta Selatan, Senin (27/10).
Pramono mengatakan sebelum menaikkan tarif, pemprov akan lebih dulu memperbaiki fasilitas termasuk mengganti bus menjadi bus listrik.
"Sehingga dengan demikian, nanti saatnya pada saat yang tepat kami akan umumkan mengenai hal itu. Tetapi, fasilitasnya sekarang kita perbaiki bahkan tahun ini untuk bus listrik Jakarta yang sebelumnya hanya beroperasi 200, sekarang akan beroperasi sampai dengan 500 bus listrik," katanya.
Selain itu,Pramono menjelaskan selama Pemprov DKI telah memberikan layanan gratis transportasi umum, termasuk Transjakarta kepada 15 golongan masyarakat mulai dari PNS Pemprov DKI Jakarta hingga anggota TNI-Polri.
Belum lagi, saat ini Pemprov DKI juga telah melayani sejumlah rute Transjabodetabek ke sejumlah wilayah sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, dan Tangerang.
"Tentunya kan enggak bisa Pemerintah Jakarta menyangga semua penduduk yang ada di Jakarta dan Jabodetabek. Kami sudah menghitung untuk Transjakarta, terutama juga untuk Transjabodetabek supaya harga antara Jakarta dan daerah penyangga tidak berbeda," kata Pramono.
(kid/ugo)
