TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjanjikan 6,2 juta lapangan pekerjaan baru di sektor energi dan hilirisasi mineral. Dia mengatakan target tersebut diperkirakan akan terwujud pada 2030 mendatang.
Menurut Bahlil, jumlah lapangan pekerjaan yang tercipta bisa lebih banyak jika dihitung dari dampak tidak langsung hilirisasi dan pengadaan listrik. “Kalau dihitung secara teori ekonomi dan digabungkan dengan tenaga kerja tidak langsung, pasti lebih dari itu,” kata Bahlil saat ditemui di Jakarta International Convention Center, Senayan, Selasa, 3 Juni 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebagai langkah awal, Bahlil mengatakan pada minggu ketiga Juni 2025, Presiden Prabowo akan meresmikan tiga proyek penghiliran nikel. Dia tidak menyebutkan secara detail proyek yang akan diluncurkan tersebut. “Lokasinya di Maluku Utara, tepatnya di Halmahera Timur, nanti akan diumumkan lebih lanjut,” ujarnya.
Sebelumnya, Bahlil juga menggadang-gadang akan ada 1,7 juta lapangan pekerjaan jika Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 terealisasikan. Dia mengatakan sebagian besar dari potensi tenaga kerja tersebut terserap di sektor pengembangan energi baru dan terbarukan.
Adapun Direktur PLN Darmawan Prasodjo memproyeksikan pelaksanaan RUPTL 2025–2034 bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dia mengatakan proyek kelistrikan senilai Rp3.000 triliun itu dapat menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 1,4 persen setiap tahunnya.
“Pelaksanaan RUPTL ini bukan hanya soal penyediaan listrik, tapi juga menjadi penggerak utama ekonomi. Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa lebih dari satu persen setiap tahun,” ujar Darmawan dikutip dari siaran langsung Diseminasi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan RUPTL di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025.
Dengan nilai investasi tahunan RUPTL yang mencapai Rp300 triliun, dia mengatakan program ini akan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar. Tak hanya dari sisi investasi langsung, Darmawan mengatakan ketersediaan listrik dari proyek ini akan menjadi fondasi bagi masuknya berbagai investasi strategis, seperti pusat data (data center), sektor industri, dan lainnya.
“Listrik itu menjadi kunci masuknya investasi baru. Kalau pasokan andal dan terjangkau, industri akan berkembang, begitu juga dengan digitalisasi lewat data center. Ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit listrik dari EBT mencapai 42,6 gigawatt (GW) atau 76 persen dari total kapasitas tambahan hingga 2034. Target ini tercantum dalam RUPTL 2025–2034 yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dari total penambahan 69,5 GW dalam satu dekade ke depan, sebanyak 61 persen berasal dari EBT, 15 persen dari sistem penyimpanan energi (storage), dan 24 persen dari energi fosil.
Namun demikian, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengkritik ketidaksesuaian RUPTL dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Menurutnya, RUPTL saat ini tidak mencerminkan strategi ekonomi masa depan yang berbasis inovasi dan keberlanjutan. “Kalau RUPTL seperti ini, jangan berharap bisa menjadi pendorong pertumbuhan atau pencipta lapangan kerja. Pemerintah harus segera merevisi dan mencabut rencana pembangunan pembangkit fosil,” kata dia.
