1 day ago
18
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara bakal menunaikan salat Idul Fitri di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Agenda ini ia rancang seiring rencana Kementerian Transmigrasi melaksanakan program transmigrasi lokal di kawasan tersebut. “Saya mau salat di Rempang, mau minta maaf atas perilaku pemerintah di masa lalu,” kata Iftitah di Kementerian Transmigrasi pada Senin, 24 Maret 2025. “Kami akan memulai era baru bahwa Kementrans akan berpihak pada kepentingan rakyat.”
Di era Presiden Joko Widodo, penolakan masyarakat muncul terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Konflik pecah sejak awal September 2023 ketika sejumlah aparat gabungan TNI dan Polri memaksa masuk ke perkampungan warga. Mereka datang untuk memasang patok tanda batas lahan proyek Rempang Eco City. Padahal masyarakat belum sepakat dengan pergusuran tersebut.
Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Iftitah, mengusulkan program transmigrasi lokal di Pulau Rempang untuk masyarakat terdampak proyek Rempang Eco City. Iftitah mengatakan sudah ada usulan Walikota Batam untuk melaksanakan transmigrasi di Batam, Pulau Rempang dan Galang. “Saya akan segera tetapkan (menjadi kawasan transmigrasi), insyaallah dalam akhir bulan ini atau bulan depan. Sudah mendapatkan persetujuan Presiden maupun Meteri PPN/Kepala Bappenas,” kata Iftitah.
Menurut Iftitah, transmigrasi perlu dilakukan di Rempang karena di sana ada potensi industri pasir silika. Adapun potensi ini merupakan rencana investasi dari Xinyi Group di PSN Rempang Eco City yang digarap PT Mamkmur Elok Graha (MEG) sebagai pengembang. “Selain itu ada pasar, off taker, untuk menyerap hasil produksi,” kata Politikus Partai Demokrat itu.
Lebih lanjut, Iftitah mengklaim program transmigrasi lokal akan bermanfaat untuk masyarakat lokal. Namun, ia mengatakan program ini tidak akan dilaksanakan dengan memaksakan kehendak masyarakat. “Kalau masih menentang, tidak apa-apa,” ujarnya.
Adapun sebelumnya, Iftitah mengusulkan transmigrasi lokal warga Rempang dalam forum rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR pada Kamis, 13 Februari 2025. Rencana ini kemudian mendapat kritik dari Direktur Next Policy Yusuf Wibisono. Menurut Yusuf, tidak seharusnya pemerintah menawarkan transmigrasi lokal dalam persoalan PSN Rempang Eco City.
Menurut Yusuf, pemerintah seharusnya memberi penghormatan terhadap hak warga lokal. Negara harus berlaku adil terhadap kampung dan penduduk lokal. Artinya, investasi harus beriringan dengan pembangunan lokal dan kampung serta warga lokal harus diakomodasi kebutuhannya. “Sedangkan transmigrasi lokal ini tidak mengubah esensi penggusuran,” kata Yusuf.
Pengajar Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis mengatakan transmigrasi lokal tidak akan menyelesaikan konflik lahan yang terjadi. Ia mengusulkan transmigrasi ke tempat baru tetapi masih di Pulau Rempang. “Menurut saya salah kaprah memindahkan orang, yang dalam tanda kutip kalah dari PSN, dibilang transmigrasi,” kata Rissalwan kepada Tempo, Jumat, 14 Februari 2025.
Rissalwan berujar, transmigrasi tidak diprogramkan untuk menjawab persoalan konflik lahan. Ia juga mengatakan transmigrasi lokal tidak akan mudah diterima warga terdampak Rempang Eco City. Pasalnya, hubungan masyarakat dengan tanah kelahiran merupakan hubungan kultural yang sulit dipisahkan. “Kalau mereka dipindah tapi lokasinya dekat, tetap akan ada rasa dongkol, jengkel, melihat tanah mereka dulu dirampas untuk kepentingan lain,” kata Rissalwan. “Ini malah bisa menciptakan masalah historical dengan tempat lama.”
Pilihan editor: Umumkan Struktur Lengkap Danantara, Rosan: Tidak Boleh ada yang Rangkap Jabatan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
