1 day ago
17
TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tiba tiba menutup total akses Plengkung Nirbaya alias Plengkung Gading yang merupakan gerbang luar sisi selatan Keraton Yogyakarta, Sabtu 15 Maret 2025.
Padahal, uji coba rekayasa lalu lintas sistem satu arah untuk pembatasan akses di kawasan itu baru mulai diterapkan Senin 10 Maret lalu, dan sedianya berjalan hingga sebulan ke depan atau 10 April.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Plengkung Nirbaya mulai ditutup total Sabtu ini, berdasarkan penilaian situasi pasca penerapan rekayasa arus yang menunjukkan perlu adanya konservasi menyeluruh untuk penyelamatan Plengkung Nirbaya," kata Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Lakshmi Pratiwi, Sabtu 15 Maret 2025.
Menurut kajian tim pemerintah DIY, menemukan kondisi Plengkung Nirbaya jauh lebih mengkhawatirkan daripada sebelumnya. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dalam temuannya menyebut pembatasan akses di tahap uji coba terhadap Plengkung Nirbaya ternyata tidak cukup efektif untuk memberikan ruang bagi upaya penanganan plengkung yang komprehensif.
"Jadi penutupan total ini dilakukan sebagai bentuk upaya konservasi penyelamatan struktur Plengkung Nirbaya. Selain itu, kondisi ini mulai berpotensi mengancam keselamatan pengendara yang melewati plengkung yang rentan," ujarnya.
Dian mengatakan penutupan akses yang terkesan mendadak ini dilakukan atas dasar terlihatnya indikasi dampak yang muncul akibat tekanan usia struktur, pembangunan, dan lingkungan. Terlebih setelah dilakukan pemantauan dan penanganan benteng Keraton sejak tahun 2015 sampai sekarang, ditemukan bahwa akumulasi dampak yang muncul lebih parah daripada yang diperkirakan.
"Dalam menangani Plengkung Nirbaya ini ternyata masih diperlukan kebijakan penanganan untuk memitigasi dampak tekanan-tekanan yang membebani bangunan,” kata Dian.
Penutupan Plengkung Nirbaya secara total ini dinilai salah satu bentuk komponen yang mendukung proses penanganan penyelamatan. Sedangkan untuk penanganan Plengkung Nirbaya, menurutnya perlu ruang dan waktu yang lebih maksimal untuk memetakan dan mendokumentasikan semua kerentanan, serta potensi-potensi kerusakan yang terdampak.
"Untuk keperluan memberikan ruang dan waktu yang maksimal untuk pemetaan terhadap kerentanan beserta potensi-potensi kerusakan lainnya maka disarankan untuk segera mungkin mengambil kebijakan penutupan akses masuk dan keluar dari sisi utara maupun selatan dari bangunan ini," kata Dian.
Dari beberapa kajian, kata Dian, penanganan konservasi bangunan masih bersifat parsial. Hal ini karena keterbatasan situasi kondisi bangunan tersebut sebagai bangunan cagar budaya.
Sementara potensi kerusakan yang terdokumentasi adalah penurunan bangunan sampai 10 centimeter. Meskipun sudah ditangani, namun belum mampu secara maksimal menghentikan laju penurunan di masa berikutnya. Selain itu muncul keretakan vertikal dan horizontal di sepanjang dinding, sambungan struktur dan bagian lantai. Termasuk potensi pengeroposan di dalam struktur bangunan akibat sistem jaringan drainase hujan yang dimiliki bangunan belum mampu berfungsi secara maksimal.
"Memang bangunan tersebut secara umum masih terlihat utuh namun terdapat kerentanan yang sangat tinggi. Kerentanan ini tidak bisa hanya dikondisikan pada faktor-faktor yang membebaninya saja tetapi perlu dilakukan upaya penyelamatan terhadap struktur bangunan itu sendiri," kata Dian.
