Berlebaran di Pulau Rempang sebelum Transmigrasi, Iftitah Sulaiman: Untuk Mendapatkan Soul

1 day ago 14

TEMPO.CO, Batam - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara merayakan Idul Fitri di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Iftitah menunaikan salat Id di Masjid Al Fajri, Kampung Pasir Merah, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Senin, 31 Maret 2025.

Agenda ini dilakukan seiring rencananya melaksanakan transmigrasi untuk warga terdampak proyek pengembangan Rempang Eco City. Ia juga akan segera menetapkan Rempang sebagai Kawasan Transmigrasi.

"Saya salat Id di sini untuk mendapatkan soul, jiwa. Untuk mendapatkan roso masyarakat di sini," kata Iftitah kepada wartawan. "Dengan saya merasakan di sini, ya inilah kampung mereka."

Sebelum meninggalkan masjid, Iftitah bersalam-salaman dengan warga Kampung Pasir merah yang masih menolak proyek Rempang Eco City maupun program relokasi. Setelah itu, ia bergeser ke warga yang sudah menyetujui relokasi di hunian tetap Tanjung Banon. Di sana, Iftitah bersilaturahmi sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada warga.

"Pemerintah menyadari bahwa dalam perjalanan ini ada saja hal yang mungkin membuat trauma, membuat luka, kepada Bapak/Ibu. Kami mohon maaf," ucapnya sembari duduk lesehan di hadapan puluhan warga. Dalam kesempatan itu, Iftitah juga membagikan angpao Lebaran kepada anak-anak.

Lebih lanjut soal program transmigrasi yang akan dijalankan pemerintah, Iftitah menyampaikan kepada warga bahwa transmigrasi bukan lagi sekadar memindahkan orang. Dia mengklaim transmigrasi sebagai transformasi menuju kehidupan yang lebih baik.

Melalui transmigrasi, Iftitah menyatakan keinginannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya dari sisi pendapatan tapi dari sisi keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan kebahagian.

"Tapi maaf, kami tidak punya resep ajaib yang bisa menyulap dalam waktu singkat membuat masyarakat sejahtera," ucap Politikus Partai Demokrat itu. "Kami  butuh bantuan dan dukungan."

Sebelumnya, Iftitah juga mengklaim tidak ada pemaksaaan bagi warga terdampak proyek Rempang Eco City untuk ikut program transmigrasi. Ia juga meminta warga Pulau Rempang melapor bila ada pihak yang mengatasnamakan Kementerian Transmigrasi dan memaksa warga mengikuti program tersebut.

"Karena transmigrasi harus sukarela. Saya akan berdiri di depan supaya warga tidak diintimidasi," kata Iftitah saat berdialog dengan warga Kampung Pasir Panjang, Kelurahan Sembulang, Kota Batam, pada Ahad, 30 Maret 2025. 

Namun di sisi lain, Iftitah juga meminta warga yang masih menolak transmigrasi untuk tidak mengintimidasi warga yang telah menyetujui program ini. Ia berujar, keputusan untuk mengikuti program pemerintah merupakan hak warga negara yang dilindungi Undang-Undang.  

Rempang Eco City merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) warisan Presiden ke-7 Jokowi. Pengembangan proyek ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah pusat melalui  BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (MEG), anak usaha Artha Graha, kelompok usaha yang dibangun Tomy Winata. Dalam pengembangannya, PT MEG bakal menyiapkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi.  Namun, proyek mandek seiring konflik agraria yang terjadi. 

Merespons hal itu, Iftitah kemudian menggagas program transmigrasi lokal sebagai jalan keluar masalah. Ia akan mengintegrasikan transmigrasi dengan pengembangan Rempang Eco City karena ada potensi industri pasir silika yang bisa dibangun. Ia berujar, Xinyi Group akan menanam modal dengan estimasi investasi awal senilai Rp 198 triliun. 

Akan tetapi, rencana tersebut menuai kritik. Anggota Bidang Politik Sumber Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Daya Alam Parid Ridwanuddin menilai program transmigrasi lokal melenceng dengan janji Presiden Prabowo mengevaluasi PSN. 

Parid—yang juga mengadvokasi masyarakat Pulau Rempang—menuturkan transmigrasi lokal bukan solusi. Pasalnya, akar masalah konflik Rempang adalah ketidakpastian hukum untuk masyarakat. "Masyarakat dipaksa mengalah atas nama proyek strategis nasional," kata Parid.

Bila pemerintah serius dan berpihak pada masyarakat, menurut Parid, evaluasi PSN Rempang dan PSN lainnya harus direalisasikan. "Kalau pernyataan itu serius, bukan omon-omon," ujar mantan Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional itu.

Pilihan Editor: Turun ke Rempang, Iftitah Sulaiman Berdialog dengan Warga Penolak Transmigrasi hingga Rayakan Lebaran

Read Entire Article
Pemilu | Tempo | |