TEMPO.CO, Jakarta - Komisi II DPR RI akan mengadakan rapat serentak bersama para mitra kerjanya pada 12 – 13 Februari 2025 setelah pemerintah menyelesaikan rekonstruksi anggaran. Beberapa mitra kerja Komisi II termasuk Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan hal tersebut setelah menerima surat perintah dari pimpinan DPR. Surat itu meminta para pimpinan komisi untuk melanjutkan rapat dengan mitra kerja masing-masing guna membahas anggaran kementerian dan lembaga yang sudah dirombak lagi oleh pemerintah.
“Dengan adanya surat pimpinan DPR ini, maka besok secara maraton seluruh mitra kerja Komisi II DPR RI akan kami panggil,” ujar Rifqinizamy lewat pesan suara ketika dihubungi hari ini, Selasa, 11 Februari 2025.
Rifqinizamy menjelaskan, ada kementerian yang bakal melakukan rapat ulang karena kadung membahas anggaran sebelum dirombak oleh pemerintah. Kementerian yang dimaksud adalah Kemendagri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Tapi yang lain akan kami panggil dengan agenda tunggal besok, yaitu pengesahan anggaran hasil revisi yang sudah dilakukan pemerintah terbaru,” ujarnya.
Menyitir situs web DPR, mitra kerja Komisi II adalah Kemendagri, KemenPANRB, Kementerian ATR/BPN, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
Selain itu ada Lembaga Administrasi Negara (LAN), Ombudsman, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Adapun pimpinan DPR telah meminta para pimpinan komisi untuk melanjutkan rapat dengan mitra kerja masing-masing perihal anggaran. Permintaan ini datang setelah sebelumnya pimpinan DPR memerintahkan seluruh komisi menunda rapat anggaran. Rapat ditunda selagi pemerintah merevisi pagu anggaran kementerian dan lembaga.
Dalam surat bernomor B/2157/PW.11.01/2/2025 tertanggal 11 Februari 2025, pimpinan DPR menyatakan pemerintah saat ini telah selesai melakukan rekonstruksi anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menandatangani surat tersebut, dengan tembusan kepada pimpinan DPR, Sekretaris Jenderal DPR, dan arsip.
“Berkenaan dengan itu, maka Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR diminta untuk melaksanakan rapat kembali dengan mitra kerja dalam rangka membahas agenda rekonstruksi terbaru pada tanggal 12 – 13 Februari 2025,” demikian bunyi sebagian isi surat itu.
Surat tersebut merupakan terusan dari surat sebelumnya yang bernomor B/1972/PW.11.01/2/2025 dan diteken pada 7 Februari 2025 oleh Dasco. Dalam surat dengan perihal “Penundaan Rapat” itu, pimpinan DPR meminta kepada pimpinan Komisi I sampai XIII untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga.
“Karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja,” demikian kutipan dari surat tersebut.
Komisi yang telanjur melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama kementerian diminta melaksanakan rapat ulang setelah kementerian tersebut mendapat anggaran baru yang telah mengalami rekonstruksi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini