Besok Mendagri Rapat Bersama Seluruh Kepala Daerah Bahas Keracunan MBG

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bakal menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh kepala daerah terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk soal maraknya kasus keracunan.

Tito mengatakan Rakor bakal digelar secara virtual besik, Senin (29/9). Tito menyebut rakor itu nantinya juga akan dihadiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, wakil Badan Gizi Nasional (BGN) dan wakil menteri Dikdasmen.

"Besok kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh Kepala Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, dan Sekda," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9).

Ia menjelaskan dalam rakor itu Menkes Budi bakal memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan program MBG di setiap daerah, termasuk ketentuan baru soal kewajiban kepemilikan Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS) yang wajib dimiliki oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Sementara itu nantinya Wamen Dikdasmem juga akan memberikan arahan kepada masing-masing kepala dinas pendidikan terkait pelibatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk pengawasan program MBG.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan investigasi menyeluruh kasus keracunan massal program MBG yang terjadi di berbagai daerah.

Prabowo juga menginstruksikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah ditutup sementara. Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan instruksi itu telah ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga.

"Atas petunjuk dan arahan presiden, bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (28/9).

"SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi," lanjutnya.

Zulhas mengatakan salah satu evaluasi yang ditekankan di antaranya adalah kedisiplinan, kualitas, serta standar kemampuan juru masak di seluruh SPPG. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan dilibatkan aktif dalam proses perbaikan program MBG.

"Jadi baik Pemda, kementerian/ lembaga terkait harus bersama-sama aktif lakukan pengawasan," kata Zulhas.

(tfq/pta)