1 hour ago
8
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) berhasil meraih skor 82,61 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025, menempatkannya sebagai salah satu kementerian koordinator dengan indeks integritas tertinggi.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa capaian ini sejalan dengan upaya Kemenko PM mengadakan pemberdayaan berbasis tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Pemberdayaan hanya mungkin berjalan jika integritas dijaga sejak awal. Setiap rupiah anggaran negara harus sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa kompromi," kata Muhaimin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
SPI KPK 2025 melibatkan 657 institusi serta 837.693 responden dari unsur internal, eksternal, hingga para ahli.
Adapun hasil SPI KPK terbagi ke dalam tiga kategori, yakni Kategori Rentan dengan skor 73 ke bawah, Kategori Waspada dengan skor 73 sampai 78, serta Kategori Terjaga untuk skor 78 ke atas.
Menurut Muhaimin, hasil SPI KPK juga menjadi alat ukur presisi untuk memetakan lembaga yang memerlukan perbaikan integritas hingga perbaikan prosedur pemerintahan yang masih rawan korupsi.
"Integritas tidak berhenti pada skor. Yang menentukan adalah tindak lanjutnya, bagaimana kita memperbaiki sistem, menutup celah penyimpangan, dan membangun budaya kerja yang benar-benar akuntabel," ujarnya.
Menko PM menegaskan, integritas adalah inti dari agenda pemberdayaan. Untuk itu, Kemenko PM akan terus memperkuat tata kelola berbasis data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam upaya memastikan program berjalan tepat sasaran.
"Pemberdayaan itu transparan. Karena itu, kami mengedepankan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berbasis data. Masyarakat harus bisa ikut mengawasi, mengoreksi, dan memastikan setiap program tepat sasaran," kata Muhaimin.
Untuk tahun 2026, Kemenko PM berfokus terhadap konsolidasi yang bertujuan memperkuat tindak lanjut SPI secara lebih sistematis dan terukur, agar perbaikan tata kelola benar-benar terasa hingga ke pelayanan dan dampaknya bagi masyarakat.
"Integritas adalah fondasi pemberdayaan. Tanpa integritas, sebesar apa pun programnya tidak akan pernah menghadirkan keadilan dan manfaat bagi rakyat," pungkas Muhaimin.
(rea/rir)
