7 hours ago
9
PENERIMAAN pajak Indonesia per Februari 2025 anjlok dibandingkan Februari 2024 akan berdampak besar bagi penerimaan negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, setoran pajak per 28 Februari hanya mencapai Rp 187,8 triliun, turun 30,1 persen dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp 269,02 triliun.
Penerimaan pajak menjadi kontributor paling besar dalam pendanaan pembangunan nasional. Pajak sedari awal memang ditujukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerintah Indonesia yang di akhir 2024 mengaku bisa optimistis bisa menyerap pajak yang jauh lebih besar ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapan sampai Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penurunan penerimaan ini diakibatkan rendahnya daya beli masyarakat dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh ekonom UGM, Rijadh Djatu Winardi.
“Potensi penurunan daya beli masyarakat masih menjadi ancaman nyata bagi perekonomian negara. Jika daya beli masyarakat melemah,” kata Rijadh pada 27 Februari 2025.
Jika hal ini berlanjut, akibat paling awal yang muncul adalah defisit anggaran belanja, yakni biaya belanja negara jauh lebih banyak daripada pemasukan. Hal ini bahkan sudah terjadi sampai februari kemarin, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sendiri melaporkan bahwa terjadi defisit sebanyak 0,13 persen atau Rp 31,3 triliun dari Produk Domestik Bruto.
Walau demikian, ia meyakinkan bahwa defisit ini bukanlah hal besar karena desain awal mereka masih menargetkan defisit yang jauh lebih besar, Rp 616,2 triliun. Jadi, defisit ini masih masuk ke dalam target desain mereka. Namun, bagaimana pun juga jika defisit ini masih berlanjut, kemungkinan risiko fiskal bagi sektor lainnya akan berlangsung juga.
Contohnya saja, pada tahun 2025 Indonesia memiliki beban jatuh tempo utang sampai Rp 800 triliun lebih mengakibatkan penyempitan ruang fiskal untuk pembiayaan sektor-sektor penting dalam pembangunan negara, salah satunya infrastruktur. Akibatnya, pajak tidak digunakan lagi untuk memenuhi tugas negara meratakan kesejahteraan masyarakat, melainkan menyokong beban utang negara.
Dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 pada 26 Februari 2025, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa APBN 2025 akan difokuskan pada efisiensi belanja serta peningkatan daya dorong terhadap sektor riil, seperti Makan Bergizi Gratis sebagai program kerja unggulan Prabowo.
Namun, adanya program kerja yang dimaksudkan Kementerian Keuangan sebagai sektor yang riil ini saat penerimaan pajak rendah harus mengorbankan sektor pendidikan. Salah satu yang paling konkret terkena imbasnya adalah perguruan tinggi. Dengan dalil bahwa adanya efisiensi anggaran dari pemerintahan, perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia menghentikan layanan jurnal dan bahkan aliran listrik.
Namun, saat sektor publik mendapatkan pemangkasan yang demikian, TNI-Polri mendapatkan penambahan armada pertahanan, mobil produksi PT Pindad. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi sendiri menyebutkan bahwa anggaran-anggaran pelayanan dasar tidak akan terdampak efisiensi.
"Itu mobil kebutuhan operasi TNI-Polri. Untuk pelayanan dasar," kata Hasam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 3 Maret 2025.
Namun, tetaplah tak elok dengan laporan Kementerian Keuangan yang menyebutkan belanja negara mengalami defisit dan belum lagi menyebutkan jatuh tempo utang kepada Bank Dunia pada tahun ini. Namun, penerimaan pajak sebagai tulang punggung pelaksanaan negara mengalami penurunan dibandingkan dengan satu tahun lalu.
Ervana Trikarinaputri, Hendrik Yaputra, dan Illona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
