CEO Navayo, Tersangka Kasus Satelit Kemhan Resmi Masuk DPO

Jakarta, CNN Indonesia --

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Gabor Kuti Szilard, CEO Navayo International AG sekaligus tersangka kasus korupsi proyek pengadaan satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) periode 2012-2021 masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Benar sudah dinyatakan DPO yang bersangkutan setelah dilakukan pemanggilan beberap kali terhadap yang bersangkutan baik sebagai saksi dan tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna saat dikonfirmasi, Senin (22/9).

Anang menerangkan saat masih berstatus sebagai saksi, Gabor tiga kali mangkir dari pemeriksaan. Kemudian, setelah berstatus sebagai tersangka, Gabor tercatat dua kali mangkir dari pemeriksaan.

"(Sejak) 22 Juli 2025 telah ditetapkan sebagai DPO," ucap Anang.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) periode 2012-2021.

Ketiganya yakni Laksda TNI Purnawirawan Leonardi (L) selaku mantan Kepala Badan Sarana Kemenhan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Anthony Thomas Van Der Hayden selaku tenaga ahli satelit Kemhan dan Gabor Kuti selaku CEO Navayo Internasional AG.

Berdasarkan perannya, Leonardi diduga menandatangani kontrak perjanjian penyediaan terminal pengguna jasa dan peralatan senilai US$34.194.300 dengan Gabor pada 1 Juli 2016. Akan tetapi nilai kontrak itu juga berubah menjadi US$29.900.000.

Selain itu, Andi mengatakan penunjukan Navayo International AG sebagai pihak ke-3 dalam proyek ini diduga bermasalah lantaran dilakukan tanpa proses pengadaan barang dan jasa.

Pemilihan Navayo untuk pengerjaan proyek itu juga hanya berdasarkan rekomendasi perusahaan yang diajukan tersangka Anthony Thomas Van Der Hayden.

Dalam prosesnya, Kemenhan kemudian diduga meneken empat sertifikat kinerja atau CoP yang berisikan ketentuan bahwa Navayo telah mengirimkan barang itu ke Kemenhan.

"Di mana CoP tersebut yang telah disiapkan oleh Anthony Thomas Van Der Hayden tanpa dilakukan pengecekan terhadap barang yang dikirim terlebih dahulu," jelasnya.

Setelahnya penandatanganan CoP itu, Navayo kemudian melakukan penagihan ke Kemenhan dengan mengirimkan 4 invoice proyek. Akan tetapi, sampai dengan tahun 2019 anggaran untuk pengadaan satelit untuk Kemenhan tersebut ternyata tidak tersedia.

(dis/dal)

[Gambas:Video CNN]