20 hours ago
10
TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bicara tentang efisiensi anggaran di pemerintah provinsi selepas pelantikan dirinya oleh Presiden Prabowo kemarin. Ia mengklaim efisiensi yang akan dilakukannya bukanlah pemangkasan anggaran, tetapi mengalihkannya menjadi belanja pemerintah yang dinilainya lebih penting.
"Pelantikan ini jadi momentum untuk meluruskan pemahaman tentang efisiensi karena selama ini efisiensi dipahami sebagai pemotongan anggaran. Di Jawa Barat, efisiensi itu bukan memangkas anggaran, tetapi mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja yang lebih penting. Belanja pesta menjadi belanja yang bermanfaat. Dari hura-hura menjadi belanja untuk kebutuhan masyarakat," kata Dedi Mulyadi seperti dikutip dari keterangannya, Kamis, 20 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dedi mengaku, dalam sebulan terakhir dirinya ikut serta membahas realokasi anggaran hasil efisiensi bersama tim transisi yang dibentuk pemerintah provinsi Jawa Barat selepas dirinya ditetapkan sebagai calon gubernur terpilih oleh KPU Jawa Barat. Tim transisi tersebut berisi 11 ASN pemerintah provinsi yang seluruhnya merupakan pejabat Eselon 3 yang ditunjuk Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.
Dedi mengklaim, belanja yang dikumpulkan dari efisiensi tersebut menembus Rp 5,5, triliun. “Dari perhitungan pembiayaan anggaran, kami telah mengubah mata anggaran dari belanja tidak penting menjadi belanja yang lebih penting. Per tadi malam, jumlahnya mencapai Rp 5,5 triliun. Kami berharap bisa mencapai Rp6 triliun," kata Dedi.
Dedi mengatakan, anggaran yang diperoleh dari efisiensi tersebut akan digunakannya untuk menambah anggaran di sektor prioritas. Di antaranya pembangunan ruang kelas baru dari anggaran sebelumnya hanya Rp 60 miliar.
Anggaran pendidikan tersebut akan diproyeksikan naik hingga Rp 1,2 triliun untuk membangun 33 ribu ruang kelas baru dan pembebasan tanah untuk membangun sekolah baru dalam dua tahun. “Ini untuk membangun 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan,” kata Dedi.
Dedi mengatakan, dana yang terkumpul dari efisiensi anggaran tersebut juga akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan yang diproyeksikan sebesar Rp 2,4 triliun. Dana perbaikan jalan tahun ini hanya Rp 600 miliar.
Selebihnya akan digunakan untuk penyediaan sambungan listrik bagi 200 ribu warga miskin yang belum memiliki listrik dari Rp 20 miliar dana yang disediakan tahun ini akan dinaikkan menjadi Rp 350 miliar. Program renovasi rumah bagi keluarga miskin juga akan dinaikkan anggarannya dari Rp 20 miliar menjadi Rp 120 miliar dengan alokasi RP 40-50 juta per unit rumah. Di sektor kesehatan ia mengaku akan mengejar pembangunan rumah sakit baru, puskesmas pembantu, dan penyediaan 200 unit ambulans untuk daerah terpencil.
Dedi mengatakan, dirinya juga akan menangani masalah ormas yang dikeluhkan pelaku kawasan industri. Ia akan menyiapkan pendampingan pada perusahaan dan melindungi mereka terkait pembebasan tanah, pembangunan, rekrutmen tenaga kerja, hingga persoalan penanganan limbah.
Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan, dirinya juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 19 triliun menjadi Rp 21 triliun. Khusus dana alokasi bagi hasil untuk kabupaten/kota sebesar Rp 6 triliun akan sepenuhnya digunakan untuk membangun infrastruktur jalan. “Kami minta kenaikan PAD ini agar seluruh dana bagi hasil sebesar Rp6 triliun bisa 100 persen untuk pembangunan infrastruktur jalan, tidak boleh digunakan untuk yang lain," kata dia.
