11 hours ago
12
Bandung, CNN Indonesia --
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan saat ini ada 69 siswa terlibat kenakalan yang mengikuti program pembinaan di barak militer.
Rinciannya 39 siswa SMP di Kabupaten Purwakarta dan 30 siswa SMP dan SMA di Kota Bandung.
"Di Purwakarta ada 39. Hari ini di sini (Bandung) ada 30," kata Dedi usai menjadi pembina upacara Hari Pendidikan Nasional, di Rindam III Siliwangi, Jalan Manado, Kota Bandung, Jumat (2/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dedi mengklaim para pelajar yang ikut pembinaan di barak ini senang. Menurutnya, semua kebutuhan para siswa tetap terpenuhi selama pembinaan.
"Dan mereka saya lihat sangat happy hari ini. Gimana enggak happy, gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem belajarnya cukup, sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolahnya, cuman gurunya aja ngajarnya di sana," ujarnya.
Dedi mengatakan para pelajar yang ikut dalam program ini merupakan pelajar tingkat SMP dan SMA. Ia menyebut waktu pembinaan tergantung dari masing-masing siswa.
"Ya tergantung perkembangannya, bisa jadi ada yang sudah sebulan udah bugar, udah baik ada. Bisa jadi tiga hari udah baik. Kan tergantung. Jadi tergantung nanti anaknya," katanya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan para orang tua bisa mendaftarkan anaknya yang ingin dibawa ke barak militer. Para orang tua harus menyatakan diri tidak lagi miliki kesanggupan untuk mendidik anaknya tersebut.
"Artinya bahwa yang diserahkan itu ialah, siswa yang oleh orang tuanya sudah tidak mampu lagi mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, tidak menerima. Itu kan orang tuanya datang, ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim. Kemudian kemarin langsung dimasukkan ke barak Resimen Kostrad," katanya.
Dana operasional kepala daerah
Dedi menjelaskan payung hukum program pembinaan di barak ini sudah terwakili dengan surat edaran ke sekolah dan surat pernyataan dari orang tua bermaterai.
"Kalau bicara soal payung hukum, kan yang menyerahkan adalah orang tuanya lewat surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa, pemerintah daerah dan jajaran TNI dan Polri, itu mengelola, mendidik anak-anak, yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum," katanya.
Dedi menambahkan saat ini anggaran pembinaan tersebut memakai dana operasional dirinya dan para kepala daerah di wilayah Jabar. Ia mengaku akan memasukkan program tersebut ke perubahan anggaran daerah pemerintah provinsi.
"Sementara ini, saya support, bupati juga support, dari biaya operasional mereka ya, Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support. Tapi nanti di perubahan anggaran mungkin dimasukkan ke dalam sistem, yang penting jalan dulu," katanya.
Dedi mengatakan pembinaan militer bagi para pelajar yang nakal ini tidak bersinggungan dengan sisi aspek perlindungan anak. Ia tak akan membatalkan program ini meski banyak mendapat kritik.
"Kan sekolah sudah punya kurikulumnya masing-masing. Kan ini yang bergerak menyerahkan kepala sekolahnya. Mereka kan sudah ada kurikulum. Terus problemnya apa sih? Dari sisi perlindungan anak kan enggak ada problem," katanya.
"Gini deh, Paskibra dilatih siapa? TNI. Terus kemudian, kita ada sekolah SMA loh, yang kemudian sistem pendidikannya dikelola tentara. Sekolah Taruna Nusantara. Kan sistem pendidikannya model semi militer. Jadi bukan hal baru," sambung dia.
Politikus Gerindra itu menyatakan akan berfokus pada siswa yang nakal. Namun, Dedi tidak menutup kemungkinan program ini bakal menjaring para pelajar yang "gemulai".
"Ya kita satu-satu dulu. memang ada komentar di media sosial 'Pak gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya, bisa saja, yang penting ini fokus dulu deh yang bikin resah, karena kriminalnya udah pembunuhan," katanya.
(fra/csr/fra)
