2 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan pada Selasa 4 Februari 2025 akan menghentikan keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina PBB (UNRWA), kata seorang pejabat Gedung Putih pada Senin.
Seperti dilansir Reuters, langkah itu berawal dengan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington. Netanyahu yang telah lama mengkritik UNRWA, menuduh badan PBB itu membuat propagadan anti-Israel dan stafnya "terlibat dalam kegiatan teroris terhadap Israel".
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UNRWA tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Selama masa jabatan pertama Trump, dari 2017 hingga 2021, dia juga memotong pendanaan untuk UNRWA. Ia mempertanyakan UNRWA dan mengatakan bahwa Palestina harus setuju untuk memperbarui pembicaraan damai dengan Israel, serta menyerukan reformasi yang tidak ditentukan.
Pemerintahan Trump pertama juga keluar dari Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 orang di tengah masa jabatan tiga tahun. Dia menyebut bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi sebagai alasan keluarnya AS.
AS saat ini bukan anggota badan Dewan HAM PBB yang berbasis di Jenewa. Di bawah mantan Presiden Demokrat Joe Biden, AS terpilih kembali dan menjabat selama masa jabatan 2022-2024.
Sebuah kelompok kerja Dewan HAM PBB akan meninjau catatan hak asasi manusia AS pada Agustus, sebuah proses yang dijalani semua negara setiap beberapa tahun. Meskipun dewan tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum, perdebatannya membawa bobot politik dan kritik yang dapat meningkatkan tekanan global pada pemerintah untuk mengubah arah.
Sejak menjabat untuk masa jabatan kedua pada 20 Januari, Trump telah memerintahkan agar AS menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan dari perjanjian iklim Paris - juga langkah-langkah yang dia ambil selama masa jabatan pertamanya.
ISRAEL VS UNRWA
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, pada Senin memuji langkah yang diharapkan oleh Trump, menuduh Dewan Hak Asasi Manusia PBB "secara agresif mempromosikan anti-Semitisme ekstrem".
"Pada saat yang sama, UNRWA telah lama kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan independen, dan telah berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan oleh Hamas dengan kedok lembaga kemanusiaan," tuding Danon.
Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan pekan lalu bahwa badan itu telah menjadi target "kampanye disinformasi yang sengit" untuk "menggambarkan lembaga itu sebagai organisasi teroris".
AS adalah donor terbesar UNRWA - menyediakan US$300 juta hingga US$400 juta per tahun - tetapi Biden menghentikan pendanaan pada Januari 2024 setelah Israel menuduh sekitar selusin staf UNRWA mengambil bagian dalam serangan pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel oleh pejuang Palestina Hamas yang memicu genosida warga Palestina di Gaza.
Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan kontribusi ke UNRWA setidaknya hingga Maret 2025. UNRWA menyediakan layanan bantuan, kesehatan dan pendidikan kepada jutaan pemngungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon dan Yordania.
PBB mengatakan bahwa sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023 dan dipecat. Seorang komandan Hamas di Lebanon - yang dibunuh pada September oleh Israel - juga diklaim memiliki pekerjaan di UNRWA.
PBB telah bersumpah untuk menyelidiki semua tuduhan yang dibuat dan berulang kali meminta bukti kepada Israel, yang belum diberikan.
Israel mulai 30 Januari melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya atau berkomunikasi dengan pihak berwenang Israel. UNRWA mengatakan operasi di Gaza dan Tepi Barat juga akan menderita akibat larangan tersebut.
