1 hour ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara soal aksi sejumlah orang menolak kebijakannya menghentikan sementara aktivitas pertambangan di wilayah Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.
Dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Dedi mengaku memahami kekecewaan dan kemarahan para penambang hingga sopir truk atas kebijakannya tersebut.
"Tetapi Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat. Pertanyaannya adalah, ke mana Anda semua ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya?," kata Dedi dalam video yang diunggah seperti dikutip Senin (29/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Banyak suami yang kehilangan istrinya, banyak kakak adik yang kehilangan saudaranya, ada tangis yang pilu saat mereka jatuh di jalanan, terlindas truk-truk besar, ke mana kearifan dan kebijakan Anda untuk menyelesaikan seluruh problem sosial yang ditimbulkan," lanjutnya.
Disampaikan Dedi, sebagai Gubernur dirinya bertindak atas nama ekosistem dan keadilan, tetapi juga tetap mempertimbangkan aspek ekonomi.
Dedi menegaskan dirinya tidak anti terhadap penambangan. Tetapi, dirinya juga berempati kepada rakyat yang menderita. Dedi pun menyinggung soal jalanan yang dibangun dengan anggaran dari Pemprov Jabar, namun kemudian kembali dilindas atau dilewati truk-truk tambang.
"Berapa puluh miliar kerugian kami apabila itu dibiarkan. Ke depan kami harus membangun lagi jalan, berapa triliun yang harus kami siapkan. Siapa yang menikmati? Hanya para penambang. Siapa yang rugi? Rakyat. Siapa yang rugi? Negara," tutur dia.
Karenanya, Dedi meminta maaf apabila kebijakannya tersebut mengecewakan bagi para penambang dan sopir truk.
"Untuk itu mohon maaf apabila kebijakan saya, keputusan saya mengecewakan. Tetapi sebagai gubernur, harus mengambil keputusan yang pahit demi kehidupan yang lebih baik," ucap dia.
Sebelumnya, Dedi menghentikan sementara aktivitas pertambangan di wilayah Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.
Dalam surat bernomor 7920/ES.09/PEREK yang ditandatangani Dedi, tertulis perintah untuk penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sejak tanggal 26 September 2025 hingga waktu yang tidak ditentukan.
Surat itu dibenarkan Kepala Dinas Kominfo Jawa Barat, Adi Komar saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Sabtu (27/9).
Permintaan penghentian aktivitas pertambangan dilakukan lantaran masih terdapat permasalahan terkait aspek lingkungan dan keselamatan sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum, kemacetan, polusi, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan serta berpotensi terjadinya kecelakaan.
Kemudian pelaksanaan tata kelola kegiatan tambang termasuk rantai pasok masih belum sesuai sebagaimana yang diamanatkan pada surat edaran sebelumnya dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
"Diminta kepada saudara menghentikan sementara kegiatan usaha pertambangan sejak tanggal 26 September 2025 sampai dengan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas dan setelah menyampaikan laporan secara tertulis disertai bukti dukung kepada Gubernur Jawa Barat c.q Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat," tulis surat yang dikeluarkan pada Kamis (25/9).
(dis/dal)
