3 hours ago
7
TEMPO.CO, Yogyakarta - Diaspora Indonesia yang tinggal di Berlin, Jerman Ibu Kota Jerman bersiap menggelar unjuk rasa di sekitar Gerbang Brandenburg (Brandenburger Tor) sebagai bentuk solidaritas terhadap demonstrasi Indonesia Gelap pada Sabtu siang waktu setempat, 1 Maret 2025.
Gerbang Brandenburg merupakan bangunan ikonik, simbol nasional perdamaian dan persatuan negara Jerman yang menjadi pusat jujugan dan berkumpulnya orang-orang dari berbagai negara.
Warga negara Indonesia yang tinggal di Berlin, Herlambang Bayu Aji mengatakan demonstrasi puluhan diaspora Indonesia itu bagian dari kepedulian terhadap masyarakat Indonesia yang mengalami ketidakadilan karena kebijakan pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Dukungan moral terhadap perjuangan saudara-saudara kami,” kata Bayu, sapaan akrab Herlambang melalui WhatsApp, Rabu, 26 Februari 2025.
Menurut Bayu, ada sepuluh warga negara Indonesia, beberapa di antaranya seniman dan mahasiswa yang merumuskan isi protes terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka menyusun delapan poin alasan atau argumentasi yang menjadikan diaspora Indonesia di Berlin turun aksi.
Sejumlah poin yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat yakni militerisasi pemerintahan dengan penempatan purnawirawan dalam kabinet, penempatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI aktif program food estate di Papua dan Makan Bergizi Gratis.
Selain itu, mereka juga menyoroti meningkatnya peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam politik dan bisnis dan menguatnya represi polisi terhadap masyarakat. Isu pembatasan kebebasan berekspresi seniman dan penyampaian pendapat juga menjadi perhatian. Contohnya pelarangan karya seni yang mengandung kritik pada penarikan lagu grup punk Sukatani berjudul Bayar, Bayar, Bayar, pelarangan pementasan teater Wawancara dengan Mulyono, dan pameran lukisan dari Yos Suprapto.
Isu kriminalisasi terhadap penolak tambang dan Proyek Strategis Nasional, penangkapan aktivis lingkungan dan hak asasi manusia, penangkapan mahasiswa dan buruh juga menjadi catatan. Di sektor pendidikan, mereka mengkritik pemotongan anggaran untuk pendidikan dan riset.
Pemborosan anggaran negara melalui kabinet yang gemuk dan pengelolaan aset negara yang tidak transparan melalui Danantara atau badan pengelola investasi juga mereka protes. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tak luput mereka kritik karena tidak segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Undang-Undang Masyarakat Adat, dan Undang-Undang Reforma Agraria.
Diaspora Indonesia menuntut pemerintah membatalkan multifungsi TNI dan Polri, merevisi berbagai aturan yang mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah merevisi aturan yang mengeksploitasi alam, mengevaluasi program pemerintah yang bermasalah seperti PSN, Makan Siang Gratis, dan proyek Ibu Kota Nusantara, serta mengevaluasi komposisi kabinet.
Sejumlah warga negara Indonesia yang tersebar di beberapa negara bagian menurut Bayu menyatakan akan bergabung dalam demonstrasi itu. Bayu bersama teman-temannya mengajak seluruh masyarakat Indonesia di Jerman untuk mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial dan lingkungan hidup yang sehat di Indonesia. “Mari bergabung dan jadi bagian untuk menggerakkan perubahan sosial,” ujar Bayu.
Unjuk rasa Indonesia gelap menyoroti berbagai permasalahan dalam pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto. Indonesia Gelap dimaknai sebagai ketakutan warga Indonesia terhadap nasib masa depan bangsa. Demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap menjadi trending topic di media sosial X sejak Senin, 17 Februari. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan kelompok masyarakat sipil di berbagai wilayah di Indonesia gencar menggelar demonstrasi itu.
Pilihan Editor: Prabowo dalam Kongres Demokrat: Ada Presiden SBY, Siapa Tahu Ada Presiden AHY
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
