12 hours ago
12
TEMPO.CO, Jakarta -Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menggelar survei untuk mengevaluasi 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hasil survei yang melibatkan 42 ekonom dari berbagai latar belakang ini menunjukkan sejumlah kebijakan yang digencarkan Prabowo pada awal masa menjabat dinilai berdampak bagi masyarakat dan perekonomian. “Namun, sebagian besar responden masih skeptis tentang dampaknya secara keseluruhan. Diskon tarif listrik dipandang sebagai agenda pemerintah yang paling berdampak (40,5 persen),” demikian tertulis dalam laporan LPEM Economic Experts Survey Semester I 2025, dikutip Senin, 17 Maret 2025.
Dari sejumlah program yang dievaluasi, sejumlah pakar ekonomi tidak melihat program makan bergizi gratis sebagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang paling bermanfaat. Dari 42 pakar yang mengisi survei, hanya 19 persen yang menilai program makan bergizi gratis memberikan dampak positif. Sedangkan 11,9 persen pakar melihat program tiga juta rumah bermanfaat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasil survei berikutnya diikuti penghapusan kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM oleh 31,0 persen responden. Kebijakan kenaikan upah minimum dan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN dianggap bermanfaat oleh 26,2 persen dari total responden.
Bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS dinilai berdampak bagi perekonomian oleh 9,5 persen responden. Lalu program pemeriksaan kesehatan gratis dipandang bermanfaat oleh 7,1 persen responden. Menurut laporan LPEM UI, kebijakan efisiensi anggaran dan diskon tiket liburan dilihat kurang berdampak, dengan presentase masing-masing 2,4 persen responden.
Tak hanya itu, lembaga riset ini mengungkapkan 23,8 persen responden menilai tidak satu pun dari 10 program Prabowo itu akan berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat.
Adapun Kementerian Keuangan sebelumnya melaporkan penerima manfaat program prioritas makan bergizi gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025 mencapai 2,05 juta orang, dengan total anggaran yang sudah cair sebesar Rp 710,5 miliar. Jumlah tersebut masih jauh dari angka yang ditargetkan oleh Prabowo.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, anggaran MBG yang dibayarkan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 awalnya dialokasikan sebesar Rp 71 triliun. Dengan anggaran tersebut, target penerima ditetapkan 7,9 juta orang yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita.
Namun, Prabowo menginginkan target penyaluran dipercepat. Ia menginstruksikan penerima manfaat dimaksimalkan menjadi 82,9 juta orang pada 2025. Dengan demikian, kebutuhan alokasi anggaran juga bertambah menjadi Rp 171 triliun. “Sampai dengan tanggal 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp 710,5 miliar dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang,” tutur Suahasil dalam keterangan tertulis, dikutip pada Ahad, 16 Maret 2025.
Suahasil memaparkan penggunaan dana MBG telah menjangkau penerima manfaat yang berasal dari pra sekolah dasar, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, pondok pesantren, sekolah luar biasa (SLB), balita dan ibu hamil. Sementara itu tercatat sebanyak 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan mencatat kebijakan diskon tarif listrik 50 persen pada periode Januari hingga Februari 2025 telah diberikan kepada sekitar 135,9 juta pelanggan dengan daya 450 volt ampere (VA), 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA. Suahasil Nazara menyebutkan kebijakan ini memakan anggaran Rp 13,6 triliun. “Pada bulan Januari 71,1 juta pelanggan telah menikmati diskon listrik ini, dan di bulan Februari 64,8 juta pelanggan listrik,” ucap Suahasil di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.
Suahasil mengatakan anggaran diskon listrik pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp 7 triliun untuk 71,1 juta pelanggan. Sementara pada Februari 2025, Kementerian melaporkan anggaran sejumlah Rp 6,6 triliun dan telah menyasar 64,8 juta pelanggan.
