DPR Soroti Dugaan Monopoli Tenda di Area Camp: Gunung Itu Ruang Publik

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi IV DPR, Rajiv menyoroti dugaan praktik monopoli penempatan tenda di area camping yang diduga dilakukan jasa open trip pendakian gunung.

Rajiv mengkritik praktik tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan etika pendakian. Menurut dia gunung merupakan ruang publik yang mestinya terbuka untuk siapapun.

"Gunung Sindoro itu kan ruang publik, etikanya tidak boleh pendaki diusir dan tenda dibongkar karena lokasinya sudah dibooking open trip lain," kata Rajiv saat dihubungi, Rabu (4/5).

Sebagai mitra pemerintah bidang kehutanan, Rajiv meminta kejadian ini harus segera ditangani. Menurut dia, pemerintah perlu menata ulang sistem wisata alam yang adil, lestari, dan berbasis regulasi yang kuat.

Dia mendorong Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) segera turun tangan memperbaiki regulasi dan sistem pengawasan.

"Saya prihatin dengan munculnya keluhan wisatawan mandiri yang merasa tersisih akibat dominasi pelaku open trip. Akses terhadap alam tidak boleh dimonopoli oleh pihak mana pun," katanya.

Politikus Partai NasDem itu menjelaskan pengelolaan wisata alam sudah memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan pemda dalam pengelolaan pariwisata lokal, hingga Permen LHK No P13/ 2020 tentang pembangunan sarana wisata alam di kawasan hutan. Namun, menurutnya, implementasi di lapangan masih belum optimal.

"Kita butuh pengawasan yang lebih ketat, sistem reservasi yang transparan, dan pemberian izin usaha yang selektif agar tidak ada lagi monopoli akses. Setiap penyelenggara open trip wajib mengikuti prinsip konservasi dan berbagi ruang secara adil," katanya.

Warganet maupun komunitas pendaki bereaksi keras terhadap isu ini. Tagar seperti #GunungBukanHotel langsung ramai digunakan warganet terkait insiden itu.

Mayoritas mengecam praktik "booking lahan camp" karena dianggap tidak sesuai dengan etika pendakian. Mereka berpendapat bahwa gunung adalah ruang publik yang seharusnya terbuka untuk semua, dengan prinsip "siapa cepat dia dapat" selama tidak melanggar kapasitas dan aturan umum di gunung.

[Gambas:Instagram]

Sementara itu, pihak Tiga Dewa Adventure sudah memberikan klarifikasi resmi lewat akun Instagram mereka terkait tuduhan itu dan mereka siap menempuh jalur hukum.

Pihak manajemen Tiga Dewa Adventure secara tegas membantah tuduhan monopoli atau booking lahan camp yang berujung pada pengusiran pendaki.

Mereka menyatakan tidak pernah melakukan praktik tersebut dan siap menempuh jalur hukum terkait penyebaran berita hoaks yang dinilai telah mencemarkan nama baik organisasi.

(thr/gil)

[Gambas:Video CNN]