Driver Ojol Tuntut Potongan Komisi 10%, DPR: Harusnya Cukup 5%

Pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan patung kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025). Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Roberth Rouw, menilai polemik driver ojek daring atau ojol dengan aplikator harus dirampungkan | tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Tuntutan para driver ojek online (ojol) untuk menurunkan potongan komisi oleh penyedia aplikasi menjadi 10 persen, dinilai sangat wajar.
Bahkan, Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Roberth Rouw, menyebut tuntutan itu masuk akal dan layak dipenuhi oleh para aplikator.

Roberth menilai, hubungan antara pengemudi dan penyedia aplikasi sejatinya bersifat transaksional, di mana aplikator hanya berperan sebagai penghubung, bukan pemberi kerja. Dalam konteks ini, menurutnya, tidak ada alasan bagi perusahaan aplikasi menarik potongan komisi yang terlalu tinggi.

“Aplikator itu kan seperti calo yang menghubungkan antara pengemudi dan penumpang. Harusnya potongannya cukup 5 persen saja. Calo tanah saja cuma ambil 2,5 persen,” ujar Roberth saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).

Ia mengapresiasi sikap para pengemudi ojol yang masih menuntut secara rasional, yakni hanya meminta potongan komisi diturunkan menjadi 10 persen. Menurutnya, permintaan tersebut sudah sangat bijak dan seharusnya dipertimbangkan secara serius oleh para operator aplikasi.

“Ini sudah sangat bagus, teman-teman driver hanya minta 10 persen. Tidak lebih dari itu. Tentu sangat wajar dan realistis,” tegasnya.

Roberth juga menyatakan bahwa Komisi V DPR RI siap menampung aspirasi para pengemudi ojol dan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mereka pada Rabu (21/5/2025). Agenda ini akan menjadi langkah awal untuk mencari solusi atas ketimpangan yang dirasakan para pengemudi.

“Aspirasi-aspirasi yang nanti masuk besok akan kami bawa untuk dibicarakan bersama pemerintah dan para operator. Ini harus segera dirampungkan agar tidak terus menimbulkan kegaduhan,” ujar Roberth.

Seperti diketahui, ribuan pengemudi ojol dari berbagai daerah, mulai dari Jabodetabek, Jawa, hingga Sumatera, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta Pusat pada Selasa (20/5/2025). Mereka menuntut keadilan dan perbaikan sistem kemitraan yang dinilai semakin memberatkan.

Ada lima poin utama yang menjadi fokus tuntutan para pengemudi:

1. Presiden dan Menteri Perhubungan diminta memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi Pemerintah RI dan Peraturan Menteri Perhubungan terkait tarif dan potongan biaya.
2. Komisi V DPR RI didesak menggelar Rapat Dengar Pendapat gabungan bersama Kementerian Perhubungan, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator.
3. Penurunan potongan biaya aplikasi menjadi maksimal 10 persen.
4. Revisi sistem tarif penumpang dengan menghapus berbagai biaya tambahan seperti fitur aceng, slot, hemat, dan prioritas.
5. Penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang yang melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Para pengemudi berharap tuntutan mereka segera ditindaklanjuti agar tercipta hubungan kemitraan yang lebih adil dan berkelanjutan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi.