5 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Universitas Sumatera Utara (USU) mengambil langkah antisipatif dengan mengalihkan seluruh kegiatan perkuliahan ke sistem daring mulai 1-4 September 2025.
Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya gelombang demonstrasi di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, dan Medan.
Dalam pengumuman resmi tertanggal 31 Agustus 2025 bernomor 19889/UN5.1.R1/PK.01/2025, Wakil Rektor I USU, Edy Ikhsan, menegaskan bahwa seluruh perkuliahan akan dilaksanakan secara online melalui e-learning USU atau platform pembelajaran lain yang telah ditentukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mahasiswa juga diimbau untuk membatasi aktivitas di area kampus maupun lokasi keramaian, serta selalu menjaga kesehatan dan keselamatan diri," ujar Edy, Senin (1/9).
USU juga memastikan bahwa seluruh informasi resmi terkait perkembangan situasi sosial akan disampaikan melalui laman resmi universitas serta media sosial resmi USU.
"Mahasiswa diharapkan aktif memantau pengumuman lebih lanjut agar tidak ketinggalan informasi penting. Keputusan ini diambil sebagai bentuk kepedulian universitas terhadap keselamatan civitas akademika di tengah dinamika sosial politik yang tengah memanas," jelasnya.
Terpisah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) belum mengambil langkah serupa. Kepala Humas UMSU Ribut Priyadi, menjelaskan bahwa mahasiswa UMSU masih menjalani masa libur semester hingga minggu ketiga September.
"UMSU masih libur semester dari akhir Juli sampai minggu ketiga September. Jadi tidak ada kebijakan mengalihkan sistem perkuliahan menjadi daring," ungkapnya.
Diketahui, aksi unjuk rasa berlangsung di sejumlah daerah sejak Selasa (26/8/2025). Aksi unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas tunjangan mewah DPR dan solidaritas atas tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat demonstrasi.
Sementara itu, sebanyak 735 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan demostrasi mahasiswa terkait kematian ojol hingga kenaikan tunjang gaji DPR yang digelar di Ambon, Maluku.
Demostrasi rencananya dimulai pukul 09.40 WIT di sejumlah titik yakni di Gedung Polda Maluku, Gedung DPRD Maluku Puncak Karang Panjang, Gedung Kejaksaan Tinggi Maluku, Gedung BPK RI Wilayah Maluku, Gedung Gubernur Maluku dan Gedung Dirkrimsus Polda Maluku.
"Untuk perkuat demostrasi pasukan dilibatkan sekitar 735 personel gabungan TNI dan Polri," ujar Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi, Senin (1/9).
Ia lantas mengimbau kepada koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.
Demostrasi di Ibu Kota Provinsi Maluku itu melibatkan 570 orang. Mereka terdiri dari BEM Nusantara Cabang Ambon, Aliansi OKP Provinsi Maluku, Pengurus Lembaga Konsultasi, Koalisi Pemuda Peduli Maluku, Dewan Pimpinan Wilayah DPW Pelopor Maluku hingga DPW JAMAK Maluku.
Dalam aksi demostrasi mereka menyuarakan delapan poin tuntutan. Pertama, usut tuntas kasus kekerasan dan pembunuhan rakyat termasuk kasus korban ojol serta menuntut penangkapan oknum yang terlibat.
Kedua, reformasi sistem dalam Polri secara menyeluruh dan mendesak DPR/DPRD agar menjaga amanah rakyat.
Ketiga, tolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR serta pajak baru kebijakan elitis yang menambah penderitaan rakyat kecil serta sahkan RUU perampasan aset.
Keempat, batalkan UU Cipta Kerja (Omnibuslaw) karena merugikan buruh, masyarakat kecil dan mengancam lingkungan hidup.
Kelima, sahkan RUU buruh daerah kepulauan dan reformasi sistem Polri sebagai solusi struktural demi keadilan bagi daerah kepulauan serta pembenahan institusi kepolisian.
Keenam, usut dan cabut izin PT Baru Licin dan PT Waragonda serta bebaskan dua warga adat Negeri Hayaz Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah yang ditahan oleh aparat.
Ketujuh, tangani isu lingkungan Maluku tambang emas gunung botak yang menggunakan zat kimia berbahaya dan merusak ekosistem
Terakhir, dorong pembangunan ekonomi rakyat Maluku melalui hilirisasi perikanan sagu serta evaluasi proyek Maluku Ambon New Port agar benar-benar berpihak kepada masyarakat.
(fnr/sai/isn)
