Gubernur Terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi Tidak Bentuk Tim Transisi

TEMPO.CO, Bandung -- Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tidak akan membentuk tim transisi dan tim akselerasi setelah penetapan resmi sebagai pemenang pemilihan kepala daerah (pilkada) Jawa Barat 2024. Dedi menegaskan masa transisi kepemimpinan dilakukan secara langsung melalui komunikasi dengan Penjabat Gubernur Jawa Barat dan perangkat daerah

Dedi menjelaskan, tim transisi tidak dibentuk demi efisiensi dan percepatan pembangunan. “Tujuannya untuk apa? Pertama, mengefisienkan seluruh pembiayaan politik. Kedua, menghindarkan pemerintah daerah dari campur tangan, dari luar organisasi perangkat daerah, dari luar kekuatan partai politik yang ada di DPRD dan yang ada di pemerintah daerah,” ujar dia dalam pidato politiknya dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 di Hotel Grand Mercure, Bandung, Kamis, 9 Januari 2025. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon gubernur Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pilkada 2024. KPU menyebutkan, jumlah suara yang diperoleh pasangan ini sebanyak 14.130.192 suara atau 62,22 persen dari total suara sah.

Dedi menuturkan, aspirasi warga tidak perlu disampaikan melalui pihak ketiga. Dia juga memastikan kebijakan anggaran hanya diputuskan oleh perangkat pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dia menegaskan, dalam perspektif ke depan, seluruh kebijakan anggaran ditentukan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat yaitu gubernur dan perangkat kerjanya serta DPRD dan perangkat kerjanya. "Tidak ada yang menyusun anggaran di luar perangkat kerja itu. Untuk apa? Agar fokus pembangunan kita mengarah pada apa yang menjadi kebutuhan publik,” kata dia. 

Menurut Dedi, kebutuhan publik saat ini mudah dilihat. Menurut dia, di antaranya, masalah irigasi petani yang rusak, jalan yang rusak, sampah menumpuk, kapasitas sekolah, kualitas dan kapasitas puskesmas serta rumah sakit yang belum mencukupi. 

Jawaban terhadap permasalahan tersebut, kata Dedi, cuma satu yakni mengefisienkan belanja pemerintah agar terarah untuk kepentingan publik. Jika mau mengefisienkan, dia melanjutkan, jumlah orang yang mengurus anggaran harus sedikit. Semakin banyak orang yang mengurus anggaran, semakin banyak honor harus dikeluarkan. Semakin banyak honor, semakin sedikitlah anggaran untuk kepentingan rakyat. "Inilah prinsip-prinsip pengelolaan anggaran,” ujar Dedi. 

Selain tidak membentuk tim transisi, Dedi menyatakan tidak membentuk tim akselerasi seperti gubernur sebelumnya. “Di pemerintah daerah sudah ada tim, nanti tinggal berkomunikasi menyelaraskan," ujarnya. Lagipula, kata dia, sekretaris daerah provinsi Jawa Barat dianggap sudah akrab. Demikian pula terhadap sejumlah kepala dinas pemerintahan daerah "Tidak perlu ada perkenalan,  sudah kenal kok. Ini kan bagian untuk percepatan sehingga kita tidak mendramatisasi seolah tidak ada masalah menjadi seolah-olah banyak masalah,” kata dia. 

Dedi menegaskan akan memangkas anggaran yang dinilainya tidak pro publik. Dedi juga memastikan adanya efisiensi anggaran. Dia mencontohkan anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat yang porsinya hanya Rp 800 miliar. “Harus saya ubah dengan mengefisienkan belanja-belanja yang lain. Banyak pos anggaran yang harus bisa diefisienkan untuk belanja kepentingan publik terutama infrastruktur publik," ujarnya. "Kalau saya boleh kasih target, anggaran infrastruktur minimal Rp 4 triliun baru bisa cepat." 

Menanggapai hal tersebut, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahcmudin mengatakan akan menyiapkan tim kecil untuk memudahkan komunikasi dengan gubernur terpilih. “Kami dari pemerintah provinsi membentuk tim kecil untuk memudahkan komunikasi dan tentunya akan lebih lancar lagi transisinya,” ujar dia dalam kesempatan yang sama.