Haris Rusly: Prabowo Sukses Awali Swasembada Beras di Tengah Gejolak

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil memulai masa pemerintahannya dengan landasan kuat dan arah yang tepat, khususnya dalam membangun kemandirian sektor pangan di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998 Yogyakarta, Haris Rusly Moti, mengatakan bahwa Indonesia berhasil mengambil langkah strategis di tengah perang tarif dan fluktuasi mata uang internasional.

"Kita sedang menghadapi situasi peperangan menggunakan senjata tarif dan currency. Di tengah guncangan dan ketidakpastian situasi geopolitik tersebut, bangsa kita berhasil memulai langkah dengan dasar yang kuat dan arah yang tepat, yaitu membangun kemandirian di sektor pangan," kata Haris saat dihubungi, Senin (28/4).

Haris mengaku cukup terharu dengan capaian 6 bulan pemerintahan Presiden Prabowo di sektor pertanian. Dalam waktu yang terbilang singkat itu, kata dia, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras.

"Negara 'kebanjiran' beras dari petani kita sendiri," ucapnya.

Menurut dia, Indonesia saat ini berpeluang membangun kemandirian industri pangan justru ketika berlangsung perang tarif dan perang currency.

Apalagi, ketika setiap negara menerapkan kebijakan border protection melalui penerapan tarif yang tinggi, keadaan itu memaksa setiap negara untuk mau tidak mau atau suka tidak suka harus bisa hidup dan tumbuh dari sendiri, mandiri dan tidak bergantung.

"Kita semua melihat sendiri bagaimana gempuran impor produk industri asing telah meruntuhkan industri nasional kita. Industri manufaktur kita yang menyerap lapangan pekerjaan tinggi ambruk, industri tekstil runtuh, industri pertanian babak belur," ucapnya.

Di sisi lain, Haris menilai PHK dan pengangguran meluas sebagai akibat dari terjadinya deindustrialisasi nasional. Akibatnya, negara tidak diuntungkan oleh sistem perdagangan bebas tanpa hambatan tarif, tidak banyak yang kita ekspor, selain ekstratif.

"Negara yang diuntungkan oleh perdagangan bebas tanpa hambatan tarif adalah yang mempunyai industri produk ekspor," katanya.

Karena itu, Haris pun menyebut sangat tepat Gandhi mengajarkan gerakan swadesi, artinya 'makan dan pakai apa yang dihasilkan oleh negeri sendiri'. Dalam bahasa sederhana, konsep swadesi menurut Gandhi mengarah pada Swarajya (kemerdekaan).

"Dalam arti pemerintah oleh negeri sendiri (self-rule), yang bertumpu pada kekuatan sendiri (self-reliance)," kata Haris.

Begitu juga Bung Karno yang menjadi guru ideologis Presiden Prabowo, mewariskan kepada bangsa Indonesia tentang Trisakti, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian nasional.

"Sekali lagi kita mesti memanfaatkan momentum untuk menegakkan Trisakti dalam situasi ketika berlangsung perang dagang," ujarnya.

Haris mengungkapkan berdasarkan data BPS, produksi gabah kering giling (GKG) pada periode Januari-April 2025 mencapai 24,22 juta ton, dengan produksi beras mencapai 13,95 juta ton. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir.

Sementara konsumsi beras domestik tercatat sekitar 10,37 juta ton. Dengan data BPS ini, dipastikan negara saat ini tidak perlu lagi mengimpor beras.

"Tidak gampang, Tapi itu fakta. Dan kita makin optimis, dalam 6 bulan ke depan kita akan menjadi salah satu eksportir beras. Kartel pemakan rente impor beras dan komiditi pangan lain pasti muntah darah. nangis darah dengan capaian ini," kata Haris.

Tak hanya itu, pada pertengan April 2025, Perum Bulog tercatat berhasil menyerap 1,4 juta ton gabah dari target 2 juta ton pada April 2025. Jika dibandingkan 2022 994 ribu ton, 2023 1,066 juta ton, 2024 1,266 juta ton.

Dalam 6 bulan pemerintahan juga, melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah membuat kebijakan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp.6.500 per kilogram.

Dia mengungkapkan capaian ini telah memperbaiki persoalan petani Indonesia yang sebelumnya selalu menghadapi kutukan di saat datang musim tanam dan panen raya. Saat musim tanam tiba, petani menghadapi kutukan sulit memperoleh pupuk dan benih unggul.

"Sedangkan ketika panen raya datang, petani dihadapkan pada kutukan jatuhnya harga gabah. Petani kita merintih dan merana justru di saat berlangsung panen raya," katanya.

Menurut keterangan Kementerian Pertanian, problem distribusi pupuk subsidi terhambat oleh birokrasi yang sengaja dibikin ruwet, yakni harus melalui lebih dari 145 aturan yang meliputi 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden, serta harus melibatkan 11 kementerian dan lembaga.

"Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi dengan menyederhanakan sistem distribusi pupuk, yang kini hanya melibatkan tiga pihak: Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), dan petani. Kebijakan ini sangat positif, distribusi pupuk menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, petani kembali aktif menanam, konsumsi pupuk meningkat," katanya.

Dia menekankan bila Presiden Prabowo hadir dengan napas dan semangat Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Semangat ini yang menyertai kebijakan pemerintah untuk melindungi industri pertanian dengan sejumlah kebijakan yang selama menghambat.

"Memang belum banyak yang sempurna dalam mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis pemerintah, masih banyak kekurangan di sana sini, termasuk dalam program nasional swasembada pangan. Namun niat baik itu telah dibuktikan melalui implementasi nyata melindungi petani dan industri pertanian," kata Haris.

Dia berharap ke depan pengusaha nasional mulai masuk di sektor pertanian. Haris juga mendorong kampus atau perguruan tinggi dilibatkan dalam riset dan inovasi terkait baik bibit maupun teknologi pertanian, agar hasil pertanian makin melimpah.

Dengan demikian, kata dia, cita-cita menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia dapat diwujudkan.

"Menurut saya selama seorang pemimpin itu punya niat baik untuk rakyat dan bangsanya, saya yakin Insya Allah wahyu akan menyertai, melandasi dan menuntunnya. Mari menanam," kata Haris.

(inh)