4 hours ago
9
TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti struktur pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho menilai fungsi pengawasan Danantara bisa menjadi bias lantaran struktur jabatan Danantara banyak diisi oleh pejabat publik.
Sebagai informasi, Danantara memiliki dua unsur utama, yaitu Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana Danantara akan membawahi dua jenis holding atau perusahaan induk. Keduanya adalah holding investasi yang dipimpin chief investment officer (CIO) dan holding operasional di bawah chief operating officer (COO).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Posisi chief executive officer (CEO) atau Kepala Danantara akan diisi Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani. Rosan akan bekerja bersama Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Pandu Sjahrir sebagai CIO dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria sebagai COO.
Selain itu, jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara juga sudah ditetapkan. Menteri BUMN Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas dan eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara.
Sementara jajaran Dewan Penasihat Danantara diisi oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan Perdana Menteri Inggris 1997-2007 Tony Blair.
Menanggapi ini, Andry dalam acara diskusi publik bertajuk ‘Danantara: Bagaimana dan Untuk Siapa?’ pada Senin, 24 Februari 2025, mengatakan, “Orangnya itu-itu lagi. “Kita bisa melihat di sini kemungkinan besar Menteri akan diawasi oleh Menteri. Jadi Menteri Investasi dan Hilirisasi selaku dari CEO Danantara, itu nanti akan diawasi oleh Menteri BUMN,” kata dia.
Tak hanya itu, Wakil Menteri BUMN yang mengisi jabatan di operasional pun menjadi sorotan. Hal ini, Andry berpendapat, akan membuat fungsi pengawasan dan operasionalnya menjadi bias.“Karena ini berada di Kementerian yang sama. Ini menurut saya juga jadi sentimen bahwa Kementerian BUMN tidak mau melepas begitu saja,“ ujar Andry.
Andry menjelaskan, apabila struktur Danantara hanya diisi oleh para birokrat, atau orang-orang dari lingkungan kementerian, maka intervensi politik dalam pengelolaan aset Danantara juga menjadi besar.
Adapun Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan BPI Danantara pada Senin, 24 Februari 2025, di Istana Kepresidenan, Jakarta. Kepala Negara mengklaim masyarakat patut berbangga lantaran Danantara merupakan salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia, dengan total US$ 900 miliar asset under management (AUM) atau aset dalam pengelolaan.
Prabowo mengungkap akan mengalokasikan gelombang pertama investasi di Danantara senilai US$ 20 miliar untuk puluhan proyek strategis nasional. “Kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dolar akan difokuskan pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan,” kata Prabowo dalam pidato peresmian Danantara yang dipantau melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 24 Februari 2025.
Dana sebesar US$ 20 miliar atau Rp 300 triliun itu, ujar dia, merupakan hasil penghematan dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. “Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun, hampir US$ 20 miliar, dalam bentuk tabungan negara,” ucap dia. “Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran.”
