3 hours ago
8
WAKIL Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lalu Hadrian Irfani menyebutkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto berkomitmen membayar tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN pada 2025 dan memastikan tidak ada kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT.
Dia mengatakan Brian menyampaikan komitmen tersebut dalam rapat perdananya bersama Komisi X DPR yang digelar secara tertutup di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Februari 2025. “Pada prinsipnya, di dalam, beliau (Brian Yuliarto) sudah sepakat dan commit untuk membayar tukin tahun 2025 termasuk sertifikasi dosen, bantuan operasional perguruan tinggi (BOPTN) tidak akan diturunkan sehingga tidak mengakibatkan kenaikan biaya kuliah tunggal atau UKT," kata dia di kompleks parlemen, Rabu, seperti dikutip dari Antara.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengatakan Komisi X DPR mendorong Mendiktisaintek mengupayakan agar efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tidak mencapai Rp 14 triliun. Komisi X DPR yang membidangi bidang pendidikan itu mendorong agar efisiensi anggaran di kementerian itu hanya berkisar Rp 6,17 triliun. “Kami mendorong turun sampai ketemu angka Rp 6,17 triliun, dari Rp14 triliun,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menuturkan salah satu alasan menggelar rapat perdana secara tertutup dengan Mendiktisaintek karena berkaitan dengan sejumlah pembahasan yang bersifat sensitif. Demi menghindari kegaduhan atau munculnya keresahan di tengah masyarakat, kata dia, rapat tersebut digelar secara tertutup.
Legislator Partai Golkar itu mengatakan rapat Komisi X DPR juga membahas sejumlah hal dengan mitranya itu, seperti persiapan pelaksanaan program kerja Kemendiktisaintek pada tahun anggaran 2025 serta mendalami visi Brian sebagai Mendiktisaintek.
Brian Yuliarto akan Berfokus Bayarkan Tukin Dosen 2025
Brian Yuliarto enggan memberikan keterangan perihal penyelesaian pembayaran tukin bagi dosen ASN untuk lima tahun ke belakang. Dia mengatakan pihaknya akan memfokuskan pembayaran tukin dosen tahun ini. “Jadi kita fokus dulu tukin yang (tahun) ini gitu ya, saya ingin memastikan, kami dengan teman-teman di Kementerian, tadi juga dari Komisi X meminta, ini pasti harus cair,” kata Brian di komplek parlemen setelah mengikuti rapat tertutup dengan Komisi X DPR.
Dia menuturkan Kementerian Keuangan juga telah menyepakati dana yang diajukan pihaknya, sehingga fokus utama Kemendiktisaintek saat ini adalah memastikan mekanisme terbaik pembayaran. “Jangan sampai nanti persiapannya, karena pertama kali ya, tunjangan kinerja kan perlu dinilai dan sebagainya, perlu data-data dan sebagainya, itu jangan sampai menghambat. Anggarannya sudah oke, tinggal masalah teknis bagaimana penerapannya,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang menegaskan anggaran untuk tukin dosen di tahun ini bersifat tambahan, karena belum termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk Kemendiktisaintek. Dia menyebutkan estimasi pembayaran tukin untuk dosen ASN akan dimulai pada pertengahan tahun ini. “Ini kan tambahan, ya kan? Estimasinya ya pertengahan tahun lah,” kata dia.
Beberapa waktu sebelumnya, Lalu Hadrian Irfani mengatakan Badan Anggaran DPR menyetujui anggaran tukin bagi dosen ASN pada 2025 sebesar Rp 2,5 triliun. Dia menyebutkan hal itu setelah mengadakan rapat dengan Kemendiktisaintek yang saat itu masih dipimpin oleh Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Menurut Lalu, dengan total anggaran tersebut, ada 33.957 dosen ASN yang akan menerima pembayaran tukin. “Bahwa Kementerian Keuangan, pemerintahan Pak Prabowo Subianto sudah menganggarkan tukin tahun 2025 terbayarkan Rp 2,5 triliun. Sebanyak 33.957 dosen kita yang akan dibayarkan tukin,” kata dia di kompleks parlemen, Kamis, 23 Januari 2025.
Mendiktisaintek Minta PTN Tak Naikkan UKT
Sebelumnya, Brian Yuliarto meminta kampus membuka ruang diskusi kepada mahasiswa soal uang kuliah tunggal atau UKT. Dia juga mengatakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) harus menyampaikan secara transparan bahwa tidak ada kenaikan biaya kuliah meski terjadi pemangkasan anggaran.
Brian menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi dengan 14 petinggi perguruan tinggi negeri (PTN) di hari pertama dia menjabat Mendiktisaintek setelah pelantikan pada Kamis, 20 Februari 2025. “Saya minta tolong para rektor dan kepala LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) informasikan sebaik-baiknya kepada mahasiswa bahwa tidak ada kenaikan UKT. Jangan sampai ada miskomunikasi. Ini penting supaya tidak menimbulkan keresahan di adik-adik mahasiswa,” kata dia dalam keterangannya pada Jumat, 20 Februari 2025.
Sebagai Mendiktisaintek baru, dia menegaskan tetap mengalokasikan anggaran untuk program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP K. Hal ini penting untuk segera diklarifikasi karena, menurut dia, agar tidak terjadi salah paham. Dia juga mengklaim pemerintah akan terus menjaga dukungan terhadap akses pendidikan tinggi. “Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami bahwa tidak ada pengurangan beasiswa, dan komitmen pemerintah dalam mendukung akses pendidikan tinggi tetap terjaga,” ujarnya.
Hanin Marwah, M. Rizki Yusrial, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Prabowo dalam Kongres Demokrat: Ada Presiden SBY, Siapa Tahu Ada Presiden AHY
