7 hours ago
11
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Sosial (Kemensos) terus mematangkan persiapan peluncuran Sekolah Rakyat untuk siswa dari keluarga miskin. Ditargetkan, pada tahun ajaran baru semua sudah siap berjalan.
Untuk itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta seluruh jajarannya serta stakeholder terkait untuk bergerak cepat agar target yang sudah ditetapkan tidak meleset.
"Presiden telah menginstruksikan seluruh kementerian dan pemerintah daerah untuk mendukung Kemensos dalam proses persiapan, perencanaan, hingga operasional program ini. Kita harus bergerak cepat agar pelaksanaannya sesuai target," ujar Gus Ipul dalam rapat koordinasi yang membahas finalisasi regulasi, kesiapan lokasi, serta rekrutmen tenaga pengajar dan penerima program pada Senin (17/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada masa persiapan ini, anak-anak yang akan bergabung dengan Sekolah Rakyat dapat mengikuti program matrikulasi selama satu tahun. Program ini bertujuan untuk memberikan orientasi bahasa dan keterampilan dasar sebelum pembelajaran reguler dimulai, terutama sambil menunggu penyelesaian sarana dan prasarana.
Pada rapat yang sama, terungkap sudah ada 79 lokasi yang siap menjalankan Sekolah Rakyat. Rinciannya, 41 lokasi di bawah Kemensos, 30 lokasi di Jawa Timur, 1 lokasi di Solok, Sumatera Barat, 2 lokasi di Perguruan Tinggi, dan 4 lokasi di IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor).
Selain lokasi yang sudah dikonfirmasi, masih ada beberapa daerah yang menyatakan kesediaan namun belum mengajukan surat resmi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Robben Rico, menegaskan pihaknya terus melakukan finalisasi berbagai aspek teknis agar program ini berjalan efektif, antara lain draf final petunjuk teknis yang direncanakan dipaparkan pekan ini. Kemudian, pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan pihak terkait untuk rekrutmen guru.
Menurut Rico, hingga saat ini, tim teknis juga masih menggodok penyelesaian status lahan dan bangunan yang akan digunakan. Pemerintah daerah akan diberikan opsi untuk menghibahkan atau meminjamkan aset yang dimiliki untuk kelancaran operasional Sekolah Rakyat.
Lalu, Kemensos juga tengah membahas mekanisme pengawasan dan pelaksanaan program terkait, termasuk kemungkinan pembentukan tim khusus di daerah untuk mengawal Sekolah Rakyat.
"Kami tidak ingin ada kendala di lapangan. Oleh karena itu, kami memastikan semua peraturan, anggaran, dan tenaga pendukung siap sebelum program ini diluncurkan secara resmi," papar Rico.
Program Sekolah Rakyat direncanakan beroperasi penuh pada 1 Juli 2025. Sebelum itu, Kemensos akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota guna memastikan kesiapan di tingkat daerah. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, membantu mengurangi angka putus sekolah, serta memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.
(rea/rir)
